Beranda > Tanggapan > UUITE Tidak Sekedar Pornografi

UUITE Tidak Sekedar Pornografi

Perspektif WimarMasih banyak orang yang belum paham benar apa sih yang diatur oleh UUITE itu. Padahal sudah disediakan situsnya dan sekalian forumnya untuk bertanya.

Kebanyakan orang masih mengira bahwa UUITE mengatur soal pemblokiran situs porno semata, bahkan dari acara Perspektif Wimar di ANTV dengan narasumber Menkominfo ada yang mengira UUITE itu adalah UU Pornografi.

Tidak heran banyak yang memberi respon reaktif. Bahkan pembahasan di milis milis dan postingan di Blog-Blog banyak yang over-reaktif dengan membahas kekhawatiran pemblokiran situs porno terhadap kebebasan berekspresi.

Sebelum saya membahas pemblokiran situs porno saya ingin lebih dulu membahas peran UUITE dengan bahasa yang tidak terlalu hukum (karena saya juga bukan orang hukum) dan juga tidak terlalu teknis.

Saya akan ambil sebuah contoh kasus. Tanggal 31 maret kemarin pasti banyak diantara karyawan yang diwajibkan mengisi laporan pajak tahunan (SPT) dan melaporkannya. Ini kali pertama, tahun lalu belum seperti sekarang.

Saya juga sempat ngantri di kantor layanan pajak Matraman dengan nomor antrian 1260, padahal ketika saya sampai jam 2 siang, antrian baru sampai 1014. Banyak diantara yang antri berasal dari kantor yang memiliki akses Internet dan bahkan ada beberapa yang download formulir isian pajak dari website kantor Pajak.

Karena lelah antri, banyak yang menggerutu dan banyak yang balik kekantor karena ada urusan yang lebih penting. Sungguh suatu pemborosan waktu dan tenaga. Sebenarnya SPT bisa dikirim lewat pos dan bisa lewat web kemudian dikirim secara elektronis tapi dokumen elektronis hanya bisa dikirim melalui jasa Application Service Provider yang telah ditunjuk oleh kantor Pajak. Itupun untuk jenis laporan tertentu harus bayar.

Tak bisakah kita isi formulir isian dalam file MS Word atau MS Excel lalu hasilnya kita kirim melalui email? Kalau bisa saya yakin sebagian besar wajib pajak yang memiliki akses Internet akan memilih cara itu dan hidup akan jauh lebih menyenangkan.

Jawabnya tidak bisa, karena dokumen elektronis tidak bisa dianggap sah secara hukum. Tidak ada payung hukum yang bisa dipakai untuk dijadikan dasar bahwa dokumen elektronis seperti email bisa dianggap sah dinegeri ini.

Di negara yang telah maju payung hukum itu tersedia sehingga hidup mereka menjadi sangat dipermudah, usaha berkembang, tertib aparat, negara maju, rakyat makmur. Disinilah peran UUITE untuk bisa memberi payung hukum pada dokumen elektronis yang dipakai sebagai dokumen transaksi hukum.

Itu salah satu contoh kecil yang semoga mudah dipahami. Peran UUITE yang lebih besar bisa kita lihat pada bidang bidang perdagangan, pemerintahan, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan hampir semua kegiatan. Kenapa? karena jaman telah menuntut pemanfaatan teknologi informasi disemua bidang.

Dunia sedang bergerak kearah Globalisasi, kalau kita tak menyesuaikan diri maka kondisi compang camping negeri ini yang terkesan salah urus akan semakin parah. Rakyat semakin banyak, kerja aparat pemerintah dalam melayani rakyat tidak efisien dan cenderung korup.

Di sektor pemerintahan ada program e-Government. Dengan e-Government orang yang berurusan dengan pemerintah bisa mendapat layanan satu atap dan atau bahkan satu loket saja. Dengan demikian memperkecil kesempatan bagi para oknum aparat untuk melakukan pungli.

Reformasi memang telah membuka keran demokratisasi tapi juga mengandung ekses negatif berupa transfer korupsi dari pusat ke daerah.

Bagi orang yang salah paham tentang peran UUITE mereka biasanya bilang, “Ngapain pemerintah ngurusin situs porno, urus saja korupsi yang menyengsarakan rakyat.”

Saya bisa maklumi karena mereka mungkin tidak mengetahui peran UUITE dalam menekan tingkat korupsi. Salah satu lahan korupsi oknum aparat pemerintah adalah proses pengadaan barang.

Proses pengadaan barang dilembaga pemerintahan mulai dari lelang hingga pembayaran sementara ini menjadi lahan korupsi struktural yang telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang “membanggakan”.

Proses pengadaan barang secara konvensional dengan dokumen kertas melibatkan lebih banyak peran manusia sehingga memberi kesempatan manipulasi dan ujung-ujungnya korupsi.

Bila semua proses transaksi dan pengurusan dilakukan secara elektronis (e-Procurement) maka pengadaan barang bisa lebih efisien, terkontrol dan aman.

Dengan e-Procurement proses tidak lagi menggunakan kertas, semua transaksi bisa lewat elektronis, hemat waktu, biaya dan yang paling penting menekan korupsi. UUITE memberi landasan hukum atas dijalankannya e-Procurement.

Sekarang dilingkungan Pemda sedang digalakkan pemanfaatan teknologi informasi untuk e-Government dan e-Procurement. Memang masih beragam tingkat pemanfaatannya tapi ada beberapa Pemda yang sudah siap dan hanya tinggal menunggu UUITE disahkan.

Sekarang UUITE sudah disahkan, Pemda dan instansi instansi pemerintah akan semakin digalakkan memanfaatkan teknologi informasi untuk segera masuk ke era e-Government dan e-Procurement.

Didunia pendidikan juga demikian dengan Jardiknas (e-Education) yang meliputi dinas pendidikan Propinsi, Kabupaten, Perpustakaan dan Perguruan Tinggi. Tahu sendiri iklan di TV yang menayangkan adegan “Besok Internet Datang” di desa desa.

Dengan program sebanyak itu konsekuensi logisnya adalah meningkatnya kreatifitas pengembangan software tanah air, karena kebutuhan aplikasi yang memiliki requirement specification lokal semakin meningkat.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) telah mencanangkan 7 megaproyek (flagship) yang akan membutuhkan banyak sekali resource dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK).

Diharapkan pengembang software lokal lebih banyak berperan dan 7 flagship tersebut dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam rangka itu Deperindag akan melakukan sertifikasi kematangan proses pengembangan perangkat lunak pada para pengembang software lokal (KIPI).

Jadi panjang sekali buntut dari disahkannya UUITE ini, yang semuanya atas nama demi tercapainya masyarakat yang mampu memanfaatkan TIK dengan baik. Hidup akan lebih mudah dan menyenangkan, betapa tidak karena banyak urusan bisa diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat.

Saya ingin kasih gambaran sedikit tentang manfaat apa yang bisa kita peroleh bila e-Government telah berjalan dengan baik. Sementara inikan orang tahunya kalau e-Government itu hanya bermanfaat untuk mendapatkan KTP dengan cepat di satu loket.

Saya ingin kasih ilustrasi sederhana yang tidak terlalu jauh mengawang awang.

Kita semua pernah sakit. Kadang instansi tempat kita bekerja membutuhkan surat keterangan sakit dari dokter untuk keperluan administrasi. Setelah itu kalau mau reimburse biaya obat harus ada kwitansi dari apotek. Semua itu harus dalam bentuk kertas dan tidak boleh dalam bentuk elektronis.

Jika TIK sudah dijalan dengan baik dengan payung UUITE maka dokter bisa langsung membuat email kepada manager HRD kantor anda dan menerangkan bahwa Anda sakit dan butuh istirahat. Email dari dokter dianggap sah secara hukum.

Contoh lain yang lebih kompleks, anda sedang lalai dalam berkendara dan melanggar marka jalan dijalan protokol. Ada polisi iseng yang beruntung memergoki anda dan seperti biasa minta damai.

Karena e-Government telah berjalan dengan baik maka NIP polisi tersebut telah tercatat di Database kepolisian dan yang perlu anda lakukan adalah membuka akses Mobile Banking dari HP anda dan bayar dendanya dengan attribut nomor SIM anda NIP polisi tadi.

System akan mencatat pembayaran denda tersebut berikut dengan NIP polisi dan nomor SIM anda. Kemudian sistem akan mengirim SMS kepada polisi yang menilang anda tersebut dan juga kepada anda dengan pemberitahuan bahwa anda telah membayar denda dan boleh dipersilahkan melanjutkan perjalanan.

SMS yang dikirim kepada anda menjadi bukti pembayaran yang sah secara hukum.

Contoh lain yang lebih sederhana lagi adalah program National Identity Number (NIK). Dengan NIK memungkinkan semua kartu identitas bisa dijadikan satu. Mulai dari SIM, Passport, KTP, KTM, NPWP bahkan bisa dibundle dengan kartu ATM atau kartu kredit. Dan kartu tersebut bisa diasosiasikan dengan email anda, polis asuransi, sertifikat tanah dll. Intinya hidup bisa jadi lebih mudah.

Semua itu hanya mungkin bisa dicapai jika ada UU yang menjadi landasan hukumnya. Tanpa UUITE semuanya tak mungkin terjadi. Jadi UUITE tidak sekedar mengurus pemblokiran situs porno.

Lalu kenapa ada unsur kesusilaan dalam UUITE? Apa perlu itu dicantumkan? Apa hubungannya dengan kemajuan TIK? Tunggu postingan saya selanjutnya!

Bacaan terkait: Undang Undang Informasi dan Tranksasi Elektronik

Kategori:Tanggapan Tag:,
  1. 7 April 2008 pukul 1:18

    mas wibi, ini sungguh postingan yang sangat oke!

    sesiangan tadi saya blogwalking, baca2 pendapat para blogger tentang UU ITE ini. kebanyakan yang saya baca (dan dirujuk oleh blogger lainnya) adalah tulisan dan komentar2 tentang UU ITE ini yang menghambat kebebasan berpendapat (pasal 27 dan 28 itu..).. salah satu tulisannya ya yang mas wibi taruh link-nya itu..

    ini adalah tulisan yang mengimbangi sudut pandang teman-teman blogger lainnya dalam memandang UU ITE.

    saya sendiri sudah membaca habis (kaya novel, hehe) UU ITE beserta penjelasannya.. dan saya harus mengatakan bahwa saya setuju dengan mas wibi! tentang UU ITE yang akan membatasi kebebasan berekspresi, wah, itu tampaknya berlebihan..

    ~sampai ketemu di kantor depkominfo, insya Allah saya hadir juga..

  2. GuM
    7 April 2008 pukul 1:28

    menarik. ditunggu ulasan selanjutnya.

    btw, NIK itu seperti social number gitu ya?

  3. muhammadamrul
    13 April 2008 pukul 11:24

    yup…

    indonesia selalu menitikberatkan…

    internet = pornografi

    makanya gak maju2 nih negara

  4. qahar
    19 April 2008 pukul 20:49

    Perspektif yang proporsional. Saat ini dukungan pada UU ITE perlu lebih dikemukakan, meski langkah antisipasi di balik pengembangan masyarakat berteknologi, nantinya juga di antisipasi.

  5. 5 November 2008 pukul 11:55

    kow jadi over reaktif yaa, dimana over reaktifnya mas…..?

  6. 7 November 2008 pukul 9:13

    @Anggara:

    dimana over reaktifnya mas…..?

    Baca aja di komentar komentar yang muncul di postingan yang mas Anggara tulis itu

    Banyak kok komentar yang sejenis muncul di postingan anda🙂

    Setelah sekian lama UUITE dijalankan terbuktikan reaksi beberapa kalangan pada waktu RUU itu disahkan berlebihan🙂 tak ada blogger yang dibredel sejauh ini.

  7. 7 November 2008 pukul 13:55

    kalau anda buat reaktif langsung pada postingan saya, maka saya yang reaktif, padahal saya hanya memberikan opini saya berdasarkan kemampuan yang saya miliki. Itu impresi pertama saya atas postingan ini dan tidak terletak pada komentarnya.
    Masalah sudah atau belum itu tinggal tunggu waktu, pengguna milis sudah ada yang ada diperiksa berdasarkan UU ITE (bukan milis FPK yaa) tapi yang lain.

  8. 7 November 2008 pukul 14:31

    @Anggara:

    Masalah sudah atau belum itu tinggal tunggu waktu, pengguna milis sudah ada yang ada diperiksa berdasarkan UU ITE (bukan milis FPK yaa) tapi yang lain.

    Kalau memang melanggar ya tentu saja ditangkap, tapi dengan disahkannya UUITE itu kan tidak serta merta dilakukan pembredelan besar besaran. Dikemudian hari bisa saja ada lagi yang ditangkap, kalau memang melanggar dan saya yakin itu tidak akan membungkam kebebasan Blogger seperti yang mas Anggara khawatirkan.

  9. 7 November 2008 pukul 18:12

    saya kasih contoh sederhana saja, pernyataan anda soal over reaktif itu langsung ke postingan saya, dan bukan ke komentar yang ada di postingan itu. kenapa saya menulis begitu, karena anda di awal menunjukkan milis2 dan blog2 tapi tautnya malah hanya satu ke postingan saya dan “menuduh” saya over reaktif….:)
    kalau saya mau melaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik, tentu mudah untuk saya “membredel” anda untuk tidak menulis lagi🙂 dan saya tidak perlu loh lapor ke polda bali, cukup di jakarta karena efeknya ada di jakarta
    karena tidak ada jaminan apa yang kita tulis tidak membuat orang lain merasa terhina

  10. 7 November 2008 pukul 18:27

    @Anggara:

    Mungkin anda belum ngeh maksud saya: Tulisan anda yang mengatakan bahwa “UU Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) Adalah Ancaman Serius Bagi Bloger Indonesia” itulah yang saya anggap over reaktif, jadi bukan komentar pada tulisan itu.

    Sedangkan komentar komentar pada tulisan itu justru yang saya sependapat bahwa UU ITE itu bukan ancaman pada Blogger seperti yang anda khawatirkan, karena UU ITE itu bukan semata mata untuk urusan pornografi atau pengekangan tapi justru untuk perlindungan para pelaku traksaksi elektronis, jadi himbauan anda pada bagian akhir tulisan:

    Untuk itu, para bloger Indonesia, waspadalah pada bahaya ini. Cepat atau lambat, bahaya ini akan mengancam hak anda. Langkah apa yang harus dilakukan tak lain dan tak bukan mengajukan permohonan ke MK agar ketiga ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

    Menjadi berlebihan, begitu menurut saya yang sependapat dengan komentator yang lain seperti mas Norie .

  11. 10 November 2008 pukul 17:26

    Menurut saya yang diminta Mas Anggara tidak overreaktif karena yang diminta adalah pasal-pasal yang dirasa mengganggu kebebasan berpendapat seorang blogger secara berlebihan, bukan keseluruhan UUITE tersebut. Apabila anda ingin makan buah terus ada bagian jeleknya, bagian jeleknya tentu akan anda buang kan. Bukan keseluruhan buah tersebut anda makan atau anda buang.

    Mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji UU apakah ada bagian tertentu UU yang cocok dengan UU atau tidak. Apabila tidak cocok maka perlu untuk dihilangkan bagian bermasalah tersebut. Sehingga judicial review bukanlah mekanisme untuk membatalkan UU secara keseluruhan. Apabila anda berpikir seperti itu, silakan cek UU Mahkamah Konstitusi.

    Sebagai ilustrasi, apabila ada yang menghina seseorang di dunia nyata (pake koran atau TV), ancaman hukumannya itu satu tahunan beda dengan menghina seseorang di internet yang ancaman hukumannya 6 tahun dengan denda bermilyaran. Bayangkan betapa nge’jomplang’nya hukuman tersebut. Dan sebagai informasi, bagi kasus pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun penjara, maka pelakunya bisa langsung ditahan sesuai dengan KUHAP. Bayangkan betapa repotnya menjadi sang pelaku. Bayangkan apabila kasus Herman Saksono terjadi saat UUITE telah disahkan.

    Lagipula menurut saya UUITE sendiri belum sempurna. Tidak ada pasal yang mengatur mengenai privacy dan spam.

  12. 10 November 2008 pukul 18:13

    @Nenda Fadhilah:

    Salam Mbak Nenda.

    Mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji UU apakah ada bagian tertentu UU yang cocok dengan UU atau tidak. Apabila tidak cocok maka perlu untuk dihilangkan bagian bermasalah tersebut. Sehingga judicial review bukanlah mekanisme untuk membatalkan UU secara keseluruhan. Apabila anda berpikir seperti itu, silakan cek UU Mahkamah Konstitusi.

    Masalahnya mbak Nenda, paradigma yang dimunculkan adalah menolak atau mendukung. Hanya dua itu, yang bagi pembaca awam hanya bisa menempatkan dirinya di dua pilihan itu.

    Seperti yang dinyatakan oleh Mas Anggara pada postingan lanjutannya.

    Posisi saya pribadi, tetap menolak UU yang sangat represif ini, meski ada juga hal-hal baik yang harus diapresiasi, dalam hal ini saya “conditionally against this law”. Saya serahkan pada anda semua, apakah akan menolak atau mendukung UU ITE ini.

    Kalau Mas Anggara memilih berada di pihak yang menolak maka saya memilih untuk berada di pihak yang mendukung. Walaupun saya tidak sepenuhnya setuju dengan yang diatur disana, karena masih ada kekurangan seperti yang anda katakan masalah SPAM terutama.

    Kalau Mas Anggara menolak bagian tertentu maka tak perlu dibahasakan dengan gaya yang seperti “menakuti nakuti” blogger dan memberi kesan UU ITE adalah ancaman serius.

    Sebab menurut saya walaupun UU ITE mengandung kelemahan tapi masih lebih banyak manfaatnya sehingga layak untuk didukung dan bukan ditolak.

    Begitu mbak Nenda, semoga bisa memahami pikiran saya. Kalau mbak Nenda berpendapat tulisan mas Anggara tidak over reaktif, yo monggo. Mendukung atau menolak sah sah saja, ini kebebasan berpendapat toh.

  13. 12 November 2008 pukul 18:25

    Over Reaktif? mungkin maksud mas Wibi adalah jangan mengajak orang untuk menentang UU ITE, tapi cukup menyebutkan beberapa pasal dalam UU ITE yang dipandang membatasi kebebasan berekspresi Bloger Indonesia dan perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena UU ITE tidak sekedar membahas soal pornografi tetapi masih banyak soal lain, seperti Transaksi Elektronik.

    Ingat : tidak semua pembaca di Blog Anggara adalah orang berlatar belakang hukum. Ketika mas Anggara menulis usahakan menggunakan judul yang tepat. Jadi, judul tulisan Anda sebaiknya langsung menyebut Pasal yang dimaksud, seperti ini : “Pasal 27 ayat 1 & 3, dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Ancaman Serius bagi Bloger Indonesia”. Coba bandingkan dengan judul sebelumnya “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Ancaman Serius bagi Bloger Indonesia”. Bagi orang yang menyimak dengan baik isi tulisan mas Anggara tentu paham bahwa yang dimaksud adalah beberapa pasal saja, tapi bagi orang lain mungkin memiliki persepsi lain dianggap mas Anggara mengajak orang untuk menentang UU ITE dalam artian semua Pasal. Mungkin inilah yang dipandang ‘Over Reaktif’ dari segi ketidaktepatan menuliskan judul.

    salam
    http://www.ronny-hukum.blogspot.com

  14. 17 November 2008 pukul 18:04

    @ronny:

    mungkin maksud mas Wibi adalah jangan mengajak orang untuk menentang UU ITE, tapi cukup menyebutkan beberapa pasal dalam UU ITE yang dipandang membatasi kebebasan berekspresi Bloger Indonesia dan perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena UU ITE tidak sekedar membahas soal pornografi tetapi masih banyak soal lain, seperti Transaksi Elektronik.

    Mas Ronny mampu melihat duduk persoalannya dengan jernih. Beliau nuduh saya tidak berdasar, berikut kutipannya:

    1. mas wibi menanggap tulisan saya over reaktif karena tidak ada dasar pendukungnya sama sekali dan/atau;

    Beliau tidak merasa bahwa menulis judul seperti itu bisa membuat orang salah pengertian dan akan menganggap bahwa UUITE harus ditolak sepenuhnya. Tidak ada penjelasan sama sekali bahwa menolak beberapa pasal dan mengajukan JR ke MK tidak otomatis menolak keseluruhan UUITE.

    Bukan hanya saya yang menjadi salah paham atas judul dan isi dari tulisan tersebut tapi banyak dari komentar di tulisan itu yang berpandangan sama seperti saya. Kalau pada tulisan ini bisa dilihat komentar pertama, Mas Ilman juga berpandangan demikian.

    Kemudian kesimpulan lain yang beliau buat:

    2. mas wibi menanggap sayalah yang paling over reaktif dibandingkan tulisan-tulisan lain di blog-blog lain atau di milis-milis lain dan/atau;
    3. mas wibi menganggap sayalah pemicu respon reaktif di berbagai blog dan berbagai milis tentang UU ITE dan/atau;
    4. mas wibi menganggap bahwa saya over reaktif dalam membela situs porno

    Bisa dinilai sendiri, berlebih lebihan. Trus saya dikatakan menghina segala. Saya cukup heran dengan pikiranya, bisa sampe segitunya. Bukannya lebih tertarik dengan diskusi hukum yang menjadi topik bahasan tapi malah sibuk dengan perasaan pribadinya yang katanya merasa “terhina”.

    Saya coba lagi tanya batasan menghina, tapi jawabannya defensif:

    saya heran sama mas Wibi tidak bisa membedakan antara menghina, terhina, penghinaan, dan seorang yang hina?

    Sejujurnya saya tidak terlalu paham istilah yang benar dalam dunia hukum tapi rupanya beliau menggunakan pengetahuannya dibidang hukum bukan untuk memberi perncerahan tapi untuk mengejek saya.

    Saya sih tidak merasa “terhina”, apalagi “tersinggung”, terlalu remehlah perasaan pribadi saya untuk dipermasalahkan. Bisa dilihat tulisan tulisan saya di Blog yang lain dan disini yang tidak terlalu banyak menulis tentang pribadi lebih banyak untuk topik umum.

    Tapi hikmah dari kejadian ini saya jadi lebih tertarik mempelajari tentang hukum, terutama hukum telematika. Terima kasih mas Ronny untuk pencerahannya.

    Oh ya sekalian saya mau tanya:

    Kalau memang pembatalan salah satu pasal dalam sebuah UU lantas tidak otomatis membatalkan seluruh pasal dalam UU tersebut, lantas bagaimana jika pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan pasal yang lain.

    Misalnya dalam pasal 1 UU Pornografi yang banyak di permasalahkan karena dianggap multitafsir. Pasal tersebut banyak dipakai oleh pasal yang lain dalam UU tersebut sebagai landasan. Apakah bisa pasal itu saja yang ditolak?

  15. 17 November 2008 pukul 23:47

    Jangan hanya dilihat apa yg dipertentangkan, tapi semangat Dialog yang ditunjukkan oleh mas Anggara, mas Wibi, dan teman2 di forum ini.

    Jika ada Pasal yang dibatalkan oleh MK, dapat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk mengganti pasal yang dibatalkan oleh MK.

  16. 17 November 2008 pukul 23:56

    @Ronny:

    Jangan hanya dilihat apa yg dipertentangkan, tapi semangat Dialog yang ditunjukkan oleh mas Anggara, mas Wibi, dan teman2 di forum ini.

    Bener banget mas.

    Jika ada Pasal yang dibatalkan oleh MK, dapat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk mengganti pasal yang dibatalkan oleh MK.

    Oh begitu, saya masih harus lebih banyak lagi membaca tentang hukum, terima kasih sudah memberi saya referensi majalah biskom. Nanti saya coba cari majalahnya karena di edisi online tidak dimuat artikel mas Ronny

  17. kavari
    28 November 2008 pukul 11:19

    wah seru jg nih,gitu aja koq repot.emang kontenx blog pornografi doang ya ??.
    >gak kebayang rusakx bangsa ini !!sy justru stuju klo smua situs yg memuat konten porno diblokir.semua manusia btuh aturan bung,krn kita terbats dlm menangkap hal – hal ideal dlm hidup&Tuhan tahu itu, mkax diutus nabi yg bsa mengkomunikasikn aturan2 itu dg bahasa manusia.klo pun gak ada nabi, kita akn membuat sndiri aturan itu.orang2 dinegara komunis aja yg tdk mengakui nabi btuh “manifesto komunis+uu” u/ mengatur hidup mrk.
    >nonsens itu kbebasan absolut.
    “jangan sampai kebebasan yg kita perjuangkn merupkan penjara bagi jiwa2 kita”

  1. 7 April 2008 pukul 8:38
  2. 7 April 2008 pukul 16:34
  3. 10 November 2008 pukul 11:34
  4. 11 November 2008 pukul 12:44

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: