Open Government vs Government 2.0

taken from flickr

Hingga saat ini tercatat 11 negara yang telah mendeklarasikan komitmen pada open government dan meluncurkan proyek Open Government mereka masing masing. Negara negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, Denmark, Spanyol, Norwegia, Yunani, Finlandia dan Estonia. Open Government bermula di Amerika Serikat sejak terpilihnya Obama sebagai Presiden AS yang mengemban tugas berat membawa Amerika keluar dari krisis ekonomi pasca perang.

Teknologi informasi yang mengantarkannya menjadi Presiden AS terpilih dipandang tidak hanya mampu membantu Amerika keluar dari krisis tapi juga memungkinkan pergeseran paradigma pemerintahan AS ke arah unprecedented level of openness in Government yang dituangkan dalam Open Government Initiative.

Dengan keterbukaan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya Obama bertekad membentuk sebuah pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan kolaboratif. Transparansi pemerintah dengan menyediakan informasi publik akan membuka selebar lebarnya pintu partisipasi warganya untuk dapat berkolaborasi baik antar warga, dunia bisnis dan pemerintah dalam memecahkan masalah. Semua itu dimungkinkan hanya dengan mendayagunakan teknologi Web 2.0.

Sebenarnya diskusi tentang bagaimana teknologi web 2.0 didayagunakan telah lebih dulu bergulir. Namun Obama memberikan success story yang mencengangkan. Kemudian penemu Web 2.0 menciptakan label baru: “Government 2.0″ untuk menggambarkan bagaimana pemerintah masa depan menggunakan teknologi 2.0. Diskusi tentang government 2.0 melahirkan definisi yang beragam, namun definisi yang paling luas dipakai adalah definisi dari sang penemu: “government as a platform“.

Ketika CIO Amerika meluncurkan Data.gov, para penggiat gerakan government 2.0 menyambut positif dan berpikir bahwa ini adalah bentuk adopsi dari ide government as a platform pada Open Government. Maka pada Gov 2.0 Summit yang pertama tahun 2009 CTO dan CIO AS diundang sebagai pembicara untuk menjelaskan Data.gov lebih jauh.

Data.gov kemudian ditiru oleh negara negara lain sebagai model dari inisiatif Open Government mereka. Inggris meluncurkan data.gov.uk, Australia meluncurkan data.australia.gov.au, Selandia Baru meluncurkan data.govt.nz, Norwegia meluncurkan data.norge.no dan beberapa negara lain yang sedang mempersiapkan program Open Government mereka.

Dari paparan diatas bisa dilihat bahwa inisiatif open government bersifat top-down. Dideklarasikan oleh pemerintahnya, dilembagakan lalu diberi legal framework. Sementara gerakan government 2.0 menggunakan pendekatan bottom-up. Inisiatif tidak harus dari Pemerintah Pusat tapi bisa dari pemda / dewan kota / suku dinas dan bahkan dari masyarakat. Contoh di Kanada, belum ada satu situs terpusat semacam data.gov untuk pemerintahan pusat Kanada, tapi dimulai dari dewan kota dan lembaga seperti: data.edmonton.ca, mississauga.ca/data, nanaimo.ca/datafeeds, openparliament.ca, nanaimo.ca/datafeeds, toronto.ca/open dan data.vancouver.ca.

Bahkan di Jerman masyarakatnya lebih suka menggunakan istilah “government 2.0″ ketimbang “open government“ sebagai label pergerakan. Kemudian di Swedia inisiatif bahkan datang dari warga biasa yang meluncurkan opengov.se yang kemudian menarik perhatian pemerintahnya dan badan legislatif negaranya untuk meminta nasihat bagaimana melakukan transisi menuju open government.

Bisa diperhatikan bahwa penggunaan istilah open government dan government 2.0 sering tertukar jika kita melakukan dikotomi top-down dan bottom-up seperti yang dilakukan oleh Gartner. Menurut saya pendekatan yang ideal adalah dengan dua pendekatan sekaligus, entah dia membawa label open government ataupun government 2.0 menjadi tidak penting. Terlebih lagi untuk kondisi Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sebelum kami masuk ke pembahasan tentang pendekatan yang sesuai untuk Indonesia mungkin jika ada masukan dan ide bisa langsung disampaikan disini.