Open Government vs Government 2.0

taken from flickr

Hingga saat ini tercatat 11 negara yang telah mendeklarasikan komitmen pada open government dan meluncurkan proyek Open Government mereka masing masing. Negara negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, Denmark, Spanyol, Norwegia, Yunani, Finlandia dan Estonia. Open Government bermula di Amerika Serikat sejak terpilihnya Obama sebagai Presiden AS yang mengemban tugas berat membawa Amerika keluar dari krisis ekonomi pasca perang.

Teknologi informasi yang mengantarkannya menjadi Presiden AS terpilih dipandang tidak hanya mampu membantu Amerika keluar dari krisis tapi juga memungkinkan pergeseran paradigma pemerintahan AS ke arah unprecedented level of openness in Government yang dituangkan dalam Open Government Initiative.

Dengan keterbukaan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya Obama bertekad membentuk sebuah pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan kolaboratif. Transparansi pemerintah dengan menyediakan informasi publik akan membuka selebar lebarnya pintu partisipasi warganya untuk dapat berkolaborasi baik antar warga, dunia bisnis dan pemerintah dalam memecahkan masalah. Semua itu dimungkinkan hanya dengan mendayagunakan teknologi Web 2.0.

Sebenarnya diskusi tentang bagaimana teknologi web 2.0 didayagunakan telah lebih dulu bergulir. Namun Obama memberikan success story yang mencengangkan. Kemudian penemu Web 2.0 menciptakan label baru: “Government 2.0″ untuk menggambarkan bagaimana pemerintah masa depan menggunakan teknologi 2.0. Diskusi tentang government 2.0 melahirkan definisi yang beragam, namun definisi yang paling luas dipakai adalah definisi dari sang penemu: “government as a platform“.

Ketika CIO Amerika meluncurkan Data.gov, para penggiat gerakan government 2.0 menyambut positif dan berpikir bahwa ini adalah bentuk adopsi dari ide government as a platform pada Open Government. Maka pada Gov 2.0 Summit yang pertama tahun 2009 CTO dan CIO AS diundang sebagai pembicara untuk menjelaskan Data.gov lebih jauh.

Data.gov kemudian ditiru oleh negara negara lain sebagai model dari inisiatif Open Government mereka. Inggris meluncurkan data.gov.uk, Australia meluncurkan data.australia.gov.au, Selandia Baru meluncurkan data.govt.nz, Norwegia meluncurkan data.norge.no dan beberapa negara lain yang sedang mempersiapkan program Open Government mereka.

Dari paparan diatas bisa dilihat bahwa inisiatif open government bersifat top-down. Dideklarasikan oleh pemerintahnya, dilembagakan lalu diberi legal framework. Sementara gerakan government 2.0 menggunakan pendekatan bottom-up. Inisiatif tidak harus dari Pemerintah Pusat tapi bisa dari pemda / dewan kota / suku dinas dan bahkan dari masyarakat. Contoh di Kanada, belum ada satu situs terpusat semacam data.gov untuk pemerintahan pusat Kanada, tapi dimulai dari dewan kota dan lembaga seperti: data.edmonton.ca, mississauga.ca/data, nanaimo.ca/datafeeds, openparliament.ca, nanaimo.ca/datafeeds, toronto.ca/open dan data.vancouver.ca.

Bahkan di Jerman masyarakatnya lebih suka menggunakan istilah “government 2.0″ ketimbang “open government sebagai label pergerakan. Kemudian di Swedia inisiatif bahkan datang dari warga biasa yang meluncurkan opengov.se yang kemudian menarik perhatian pemerintahnya dan badan legislatif negaranya untuk meminta nasihat bagaimana melakukan transisi menuju open government.

Bisa diperhatikan bahwa penggunaan istilah open government dan government 2.0 sering tertukar jika kita melakukan dikotomi top-down dan bottom-up seperti yang dilakukan oleh Gartner. Menurut saya pendekatan yang ideal adalah dengan dua pendekatan sekaligus, entah dia membawa label open government ataupun government 2.0 menjadi tidak penting. Terlebih lagi untuk kondisi Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sebelum kami masuk ke pembahasan tentang pendekatan yang sesuai untuk Indonesia mungkin jika ada masukan dan ide bisa langsung disampaikan disini.

Obama dan gerakan Government 2.0

Apa yang Indonesia dapatkan dari kedatangan Obama kemarin? Kesepakatan Kerjasama Komprehensif? Kenapa komprehensif? Kenapa bukan strategis? Sebuah kerjasama berangkat dari kepentingan masing masing yang memiliki rumusan masalah dan tujuan yang dapat diusahakan solusinya secara bersama sama. Solusi yang dapat diusahakan bersama akan menjadi strategis apabila menyentuh kepentingan yang strategis pula.

Menurut William Liddle salah satu prioritas utama kepentingan Amerika adalah pemulihan perekonomian dalam negeri, sementara kepentingan Indonesia yang mengemuka dewasa ini adalah pemberantasan korupsi, selain tentunya masih berkutat dengan Millenium Development Goals. Lalu kenapa kesepakatan kedua belah pihak sepertinya tidak merefleksikan kerjasama untuk solusi kepentingan utama kedua belah pihak?

Apakah karena keterbatasan kemampuan masing masing dalam membantu satu sama lain? Atau kurangnya pemahaman tentang apa yang bisa dilakukan secara bersama. Isu seperti pemberantasan korupsi, keterbukaan dan akuntabilitas sebenarnya sudah menjadi isu global. Bahkan Amerika menjadi pemain di garda depan dalam hal menangani masalah ini. Bagaimana kita bisa menjalin kerja sama dibidang ini tergantung dari bagaimana kita bisa melihat apa yang bisa diberikan oleh pemerintahan Obama dan bagaimana kita bisa mengartikulasikan kepentingan Indonesia.

Terpilihnya Obama sebagai Presiden AS tak lepas dari bagaimana Obama menggunakan Web 2.0 dalam menciptakan engagement dengan publik Amerika yang mengharapkan perubahan terutama dalam perbaikan perekonomian dalam negeri selain perbaikan citra Amerika dimata dunia. Kemenangan diraih dengan cara yang sama sekali berbeda dari pendahulunya yang menggunakan mekanisme dukungan dana kampanye dari dunia korporasi secara tertutup. Namun Obama merubahnya dengan mekanisme dukungan publik secara terbuka.

Pesona terpilihnya Presiden AS pertama dari ras Afro-American yang ramah pada dunia Islam menyita perhatian dunia sehingga luput menyadari betapa pentingnya bagaimana Web 2.0 dapat didayagunakan. Sedemikian pentingnya sehingga pada hari pertama Obama bertugas di Gedung Putih hal yang ia lakukan adalah menandatangani memorandum: Memorandum on Transparency and Open Government. Sebuah memorandum yang menciptakan standar baru: unprecedented level of openness in Government.

Memorandum Open Government tersebut kemudian disusul dengan dikeluarkannya Open Government Directive yang isinya menginstruksikan institusi pemerintahan AS untuk menyediakan informasi publik dalam bentuk Open Data sebagai langkah menuju Open Government.

Kemudian Obama mempromosikan Vivek Kundra sebagai Chief Information Officer dan Aneesh Chopra sebagai Chief Technology Officer. Jabatan tersebut sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah pemerintahan AS. Diangkatnya kedua pejabat publik tersebut terkait erat dengan bagaimana memecahkan masalah kesejahteraan dalam negeri pasca krisis dengan mendayagunakan teknologi informasi. Berikut adalah kutipan pernyataan Obama:

As Chief Technology Officer, Chopra’s job will be to promote technological innovation to help the country meet its goals such as job creation, reducing health care costs, and protecting the homeland. Together with Chief Information Officer Vivek Kundra, their jobs are to make the government more effective, efficient, and transparent.

Inisiatif Open Government kemudian bergema dan oleh kalangan akademisi di Amerika menyebut gerakan ini sebagai gerakan Government 2.0 menyambut dengan positif dan melakukan kajian, riset, seminar, konferensi dan bahkan expo.

Gaung gerakan government 2.0 itu muncul di beberapa negara lain yang memiliki kesadaran akan potensi teknologi Web 2.0 dapat didayagunakan sebagai solusi berbagai permasalahan. Pada negara lain umumnya kesadaran itu dipelopori oleh LSM yang kemudian memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintahnya. Hingga kini tercatat sebelas negara yang telah mendeklarasikan komitmen dan dukungannya pada gerakan government 2.0; antara lain: AS, Inggris, Kanada, Australia, Selandai Baru, Estonia, Denmark, Finlandia, Yunani, Norwegia dan Spanyol.

Ketika kunjungan Obama ke India sebelum mengunjungi Indonesia kemarin, pemerintah India menggiring Obama mengunjungi sebuah expo tentang Demokrasi dan Open Government yang kemudian disusul dengan penandatanganan kerjasama Open Government antara pemerintah India dan pemerintah AS.

Sebuah artikulasi kepentingan nasional India yang jitu dan menghasilkan kesepakatan kerjasama yang memiliki makna sangat strategis menurut saya. Seharusnya Indonesia dapat menjalin kerjasama serupa dengan AS mengingat kepentingan bersama yang ada didalamnya sangat besar. Dimanakah posisi Indonesia dalam menuju government 2.0? Tunggu postingan kami berikutnya…

Seminar Nasional Teknologi Informasi 2010

Seminar ini diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara setiap tahun sejak 2004. Tema tahun 2010 ini adalah “IT for Business; Integrated System” dengan dua pembicara utama yaitu praktisi dari PT Microsoft Indonesia (Tony Seno Hartono) dan PT Unilever Indonesia (Danarjaya Sri).

Panitia dan Keynote Speaker

Menyeminarkan 48 makalah pada tanggal 27 November yang lalu membuat seminar sehari ini padat acara. Tiap pemakalah mendapat waktu sangat terbatas, hanya 15 menit saja. Tapi ternyata dua pemakalah utama memakan waktu lebih panjang sehingga pada giliran kami waktu terpaksa dikurangi menjadi hanya tujuh menit presentasi dan tiga menit tanya jawab.

Dengan demikian pemakalah harus melakukan presentasi dengan lebih cepat dan melewati beberapa slide yang tidak terlalu penting. Tapi overall penyelenggaraan oleh panitia sangat bagus. Disediakan beberapa ruang terpisah sehingga seminar bisa berjalan paralel dan peserta seminar bisa memilih topik yang mereka minati

Makalah Government 2.0 mendapat jadwal pertama di ruang Komisi B. Setelah presentasi dan menjawab sebuah pertanyaan karena keterbatasan waktu, untuk kedepan saya merasa harus mempersiapkan slide Government 2.0 dalam berbagai versi durasi, termasuk versi durasi lima menit agar esensi bisa tersampaikan dengan lebih baik. Slide hasil ringkasan dari presentasi dengan durasi lebih panjang ternyata tidak sebaik jika slide memang dibuat untuk durasi pendek.

Makalah makalah yang diseminarkan cukup menarik bagi saya, terutama makalah yang berhubungan dengan e-Government. Pengalaman yang paling menarik dari seminar ini adalah karena saya selama ini kesulitan menemukan makalah atau paper yang mengambil topik yang serupa dengan Government 2.0.

Tapi kali ini pucuk dicita ulam tiba saya bertemu dengan salah seorang pemakalah: Hendrik Karim dari Universitas Islam Indonesia Jogjakarta dengan judul makalah: “Linked Open Data, Sebuah Model Guna Mendukung Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik“. Kami mengkaji isu yang sama yaitu Open Government dimana salah satu unsurnya adalah Linked Open Data. Kami menggunakan banyak referensi yang sama. Senangnya luar biasa bisa ngobrol nyambung. Makalah itu merupakan tesisnya untuk meraih gelar M.Eng dari School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology, Thailand, tahun 2010.

Tapi hal yang membuat lebih semangat lagi adalah bertemu dengan beberapa pemakalah lain yang kajiaannya potensiil menjadi aplikasi client dari platform Government 2.0. Salah satu diantaranya adalah kajian dari Teguh Prasandy dengan judul: “Rekayasa Sistem Informasi Perikanan Berbasis Web“. Dalam blueprint e-Government milik Kemkominfo, aplikasi perikanan ini termasuk modul Perikanan dan Kelautan dan juga bisa masuk dalam modul Potensi Daerah. Kajian ini juga merupakan tesisnya di Universitas Diponegoro.

Sedikit mengejutkan ada studi kasus tentang sebuah sistem informasi yang konsep kerjanya sudah mengarah kepada Government 2.0, ditulisan oleh Muanam dan Mochamad Wahyudi dari AMIK BSI dengan judul makalah: “Perancangan dan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Potensi Mikrohidro Berbasis Web menggunakan Sistem Informasi Geografis Google Maps: Studi Kasus pada Integrated Microhydro Development and Application Program“.

Saya pernah menulis tentang “Teknologi Informasi Untuk Solusi Pemetaan Lokasi Tindak Kejahatan“. Dalam tulisan tersebut saya sertakan contoh aplikasi Government 2.0 dimana data dimasukan oleh tidak hanya petugas tapi dari rekanan petugas yang melalui proses validasi sebelum ditampilkan ke pengguna.

Kemudian data yang dihasilkan juga tidak diproteksi tapi dibuat Open Data sehingga masyarakat luas bisa me-reuse data tersebut untuk dibuat mashup, dengan demikian modularitas ditingkat aplikasi bisa dicapai atau lebih banyak dikenal sebagai widget. Sejauh mana Open dari data yang dihasilkan belum saya teliti lagi sebab ada beberapa kriteria Open untuk bisa dikategorikan Open Data. Namun demikian saya sudah menganggap bahwa ini adalah hal yang luar biasa, sebab untuk melakukan keterbukaan data perlu mindset yang juga Open. Hal ini perlu di contoh oleh institusi lain dari Pemerintah.

Lebih lanjut saya berharap bisa menyelesaikan platform Government 2.0 versi live beta dalam waktu dekat untuk dapat segera mendemokan kepada pihak pihak yang berpotensi menjadi aplikasi client seperti Mikrohidro dan Perikanan diatas yang merupakan aplikasi dari modul Potensi Daerah.

Target awal tahun 2011 platform sudah bisa live dan dapat diakses publik, untuk mengikuti perkembangannya pantau terus Page Facebook kami.

Kategori:Gov 2.0

Kesepakatan Kerjasama Komprehensif AS – RI

  1. Kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Dalam kerjasama ini Obama berjanji meningkatkan peran AS terhadap Indonesia. AS saat ini merupakan salah satu mitra dagang Indonesia terpenting dengan nilai mencapai US$ 21 miliar pada tahun 2008. AS juga merupakan investor terbesar ketiga untuk Indonesia.
  2. Kerjasama di bidang energi. Pemerintah RI mengundang AS untuk ikut mengembangkan sumber energi panas bumi.
  3. Kerjasama di bidang perubahan iklim, pengelolaan dan pelestarian hutan. Indonesia memiliki kewajiban memelihara hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memiliki target untuk mengurangi 26% emisi gas sebelum 2020.
  4. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Presiden AS atas bantuan dan kerjasama selama ini di bidang pendidikan. Sewaktu pertemuan di Toronto AS beberapa waktu lalu, AS membantu 160 juta U$ untuk pengembangan pendidikan di Indonesia.
  5. Menggarisbawahi kerjasama di bidang kontra terorisme, karena terorisme menjadi musuh semua bangsa. Indonesia ingin kerjasama ini diletakkan dalam konteks penegakan hukum.
  6. Kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik, termasuk wilayah Asia yang sekarang sedang menjadi sorotan karena perubahan geopolitik dewasa ini.
  7. Mendorong G-20 sebagai forum utama untuk membangun pertumbuhan ekonomi dunia yang kuat danberkelanjutan. Kemudian menjaga keseimbangan perekonomian sehingga bisa membawa manfaat bagi semua bangsa.

Sumber: Inilah.com

Kategori:Berita Tag:

RUU Konvergensi

Tweet dari @sufehmi (Harry Sufehmi) tentang RUU Konvergensi
Dimulai pada: Fri Oct 08 23:30:40 +0000 2010
Berkahir pada: Fri Oct 08 23:33:25 +0000 2010

  • 1) Lagi baca RUU Konvergensi http://goo.gl/1Uk2 – ini bisa dampak negatif ke software #OpenSource #RUUk
  • 2) #Pasal 12 poin 1 akan mempersulit sebuah start-up #OpenSource yang sedang saya garap. Paduan software+service via Internet #RUUk
  • 3) Klarifikasi: ini bukan hanya soal saya pribadi – tapi sekedar memberikan contoh #riil. Silakan jika ada contoh2 lainnya juga #RUUk
  • 4) #Pasal 7 memberikan kesempatan pada rakyat untuk turut awasi implementasi RUU Konvergensi. Perlu perhatikan PP utk pasal ini #RUUk
  • 5) #Pasal 16 bisa potensi membuyarkan kerja keras rekan2 aktivis RT/RW Net & Internet selama ini. Hotspot2 gratis bisa hilang. #RUUk
  • 6) Di Malaysia, saya terkejut karena amat susah mendapatkan Hotspot, apalagi yg gratis. Di Indonesia dimana2, hebat:) #RUUk
  • 7) Perlu ada perkecualian di Pasal 16, agar ada spektrum radio yg bisa tetap bebas utk kepentingan publik #RUUk
  • 8) #Pasal 23, orbit satelit – Orbit Geostasioner adalah aset nasional yg sangat terbatas: http://goo.gl/y7JT #RUUk
  • 9) Saat ini sudah ada sekitar 60 satelit di OrbitGeo Indonesia: http://www.satsig.net/sslist.htm #RUUk
  • 10) Pelanggaran pasal ini dendanya cuma max. Rp 100 juta😦 Ini uang #receh di bisnis satelit. Musti lebih serius #RUUk
  • 11) #Pasal 26, standar layanan, perlu ada aturan khusus, agar tidak bunuh start-up / UKM – yg standarnya belum bisa spt MNC #RUUk
  • 12) #Pasal 28.2, #Sertifikasi alat pencatat/billing, potensi menyulitkan start-up / UKM #RUUk
  • 13) #Pasal 33, pemakaian infrastruktur bersama; jika dilaksanakan – maka ini bisa sangat baik #RUUk
  • 14) Contoh skenario: Internet broadband dari Fastnet, via kabel dari Telkom #RUUk
  • 15) #Pasal 41, badan regulasi telematika – ini perlu dijalankan dg betul, agar konsumen tidak lagi jadi obyek penderita saja #RUUk
  • 16) Di Inggris, saya pernah komplain ke Regulator. Prosedurnya sangat mudah, cepat, dan solusinya juga sangat pro konsumen. #RUUk
  • 17) Badan Regulasi ini musti siap layani puluhan juta pengguna layanan Telematika Indonesia. Utk jadi renungan. #RUUk
  • 18) Kembali ke #pasal 12 – Dg sifat global dari Internet, maka pebisnis Telematika Internasional akan diuntungkan #RUUk
  • 19) Mereka bisa nikmati semua potensi pasar Internet Indonesia – tanpa bisa dikenai pungutan/sanksi dari RUU Konvergensi ini #RUUk
  • 20) Perlu ada perkecualian di #pasal 12 untuk start-up / UKM / pribadi, agar tidak malah merugikan WNI #RUUk
  • 21) Atau, servis/aplikasi Internet Indonesia sebaiknya di #deregulasi saja. Telah terbukti bisa melejit tanpa intervensi #RUUk
  • 22) Kalau tetap akan di regulasi spt ini, maka cuma pebisnis besar yg akan bisa menikmati kue Internet Indonesia #RUUk
  • 23) MISSING IN ACTION: RUU Konvergensi justru belum bahas bbrp hal yg diperlukan. Spt, perlindungan berbagai hak WNI #RUUk
  • 24) Contoh: tidak ada kewajiban melindungi hak privacy WNI. Pebisnis bisa bebas abuse, spt jual-beli data pribadi, dll #RUUk
  • 25) Di era konvergensi ini, data pribadi kita (nama, telpon, dll) di satu media bisa jadi bulan2an abuse di media lainnya #RUUk
  • Demikian sedikit bahasan RUU Konvergensi. Selagi belum jadi UU, baiknya kita semua aktif beri masukan. Agar jadi lebih baik #RUUk
  • Bersama2, mudah-mudahan RUU ini bisa jadi lebih pro kebutuhan rakyat, dan lebih kebal abuse dari pihak-pihak yg beritikad buruk #RUUk
  • RUU Konvergensi bisa dibaca disini: http://goo.gl/1Uk2 Selamat membaca & berdiskusi #RUUk
Kategori:Reportase

E-Government dalam Network-Economy

Bergesernya paradigma ekonomi dari industrial-economy menuju network-economy akibat dari pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) tidak berhenti hanya pada sektor swasta. Sektor pemerintahan juga mengalami perubahan. Lebih tepatnya dituntut untuk berubah. Bagaimana sebaiknya perubahan dalam pemerintahan menjadi tantangan karena organisasi dan proses bisnis dalam pemerintahan sangat kompleks dan terkait satu sama lain.

Kemampuan untuk dapat saling terkait dan bekerja sama dalam keterkaitan itu pada sebuah pemerintahan, oleh PBB kemudian dijadikan puncak tahapan kinerja sebuah sistem pemerintahan dengan label connected governance. Penggunaan TI dalam pemerintahan atau lebih dikenal dengan e-Government menjadi keniscayaan dalam proses menuju connected governance.

Sebelum melihat bagaimana bentuk perubahan yang ideal untuk pemerintahan terlebih dahulu perlu diketahui apa yang menyebabkan perlu berubah dan kenapa pemerintahan lebih sulit berubah dibanding dengan sektor swasta.

Secara ringkas dapat digambarkan bahwa sebuah industri memberikan value kepada pelanggannya setelah melalui value chain. Pada era industrial-economy semua proses dalam value chain diusahakan dan dikuasai oleh satu pihak yaitu pemilik. Penguasaan oleh satu pihak mengarah kepada monopoli. Iklim monopoli menimbulkan perilaku status quo dimana pelaku industri enggan untuk mencari inovasi baru dalam memberikan layanan yang lebih baik karena tidak ada ancaman dari pesaing.

Ketika pesaing dapat menemukan inovasi baru yang memungkinkan biaya produksi dalam value chain menjadi lebih kecil sehingga pelanggan dapat dilayani atau disuguhi oleh produk dan layanan yang lebih bersaing dari sisi harga maupun kualitas. Disinilah pentingnya persaingan. Dalam era network-economy pintu persaingan dibuka lebar lebar sehingga mendongkrak jumlah inovasi untuk layanan yang lebih baik.

Hal inilah yang mendorong pergeseran paradigma ekonomi ke arah network-economy dimana proses proses dalam value chain dapat memisahkan diri untuk menjadi entitas bisnis tersendiri. Bisnis yang berdiri sendiri tersebut kemudian tidak hanya melayani proses bisnis dari value chain dalam bisnis asalnya tapi juga dapat melayani proses bisnis dari value chain pada bisnis yang berbeda.

Pemain dalam satu industri menjadi bertambah karena banyaknya entitas bisnis baru akibat pemisahan diri dari bisnis induknya. Namun tidak sedikit juga yang melahirkan berbagai macam bisnis baru yang sifatnya spesifik dan komplementer. Disinilah mekanisme persaingan berperan dalam meningkatkan kualitas layanan dan produk. Persaingan mengakibatkan perburuan akan penciptaan inovasi baru.

Sektor pemerintahan idealnya dapat mengikuti evolusi tersebut. Namun hirarki organisasi yang bertingkat tingkat dan birokrasi yang panjang menjadi salah satu faktor kelambanan. Bahkan  e-Government dari sisi TI tidak berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan mendasar adalah pada sektor swasta perkembangan layanan di drive oleh keinginan untuk memuaskan pelanggan. Sedangkan pada sektor pemerintahan perkembangan layanan lebih kepada kepatuhan kepada aturan.

Perbedaan ini menimbulkan perbedaan perilaku. Sektor swasta sangat memperhatikan masukkan dari pelanggan untuk menciptakan inovasi baru. Sementara apa yang menjadi perhatian pada sektor pemerintahan adalah aturan hukum. Pengembangan layanan mendapat masukan dari jalur birokrasi yang sering kali tidak bersentuhan langsung dengan pengguna layanan. Kepekaan untuk memuaskan publik pengguna layanan menjadi tenggelam dalam usaha untuk mematuhi birokrasi.

Karena aturan yang ketat juga menyebabkan pengembang dalam sektor pemerintahan tidak banyak sehingga cenderung tidak memiliki iklim persaingan yang cukup kondusif untuk penciptaan inovasi baru. Kondisi sektor pemerintahan harus dibuat seperti dalam pembahasan di awal tulisan ini tentang network-economy.

Proses bisnis dalam sektor pemerintahan sebaiknya dibebaskan sebesar mungkin untuk dapat berdiri sendiri menjadi unit kerja tersendiri yang lebih kecil sehingga dapat bergerak lebih leluasa dalam mengembangkan layanan. Hasilnya adalah akan lebih banyak layanan yang diprovide oleh sektor swasta. Pemerintah pada akhirnya hanya akan memainkan peran regulator.

Dalam pelibatan sektor swasta pada layanan publik pemerintahan diperlukan sebuah kerangka kerja yang dapat memastikan antara satu inovasi dengan inovasi yang lain bisa saling terkait dan bekerja sama supaya dapat memberikan layanan yang komprehensif, tidak overlap, tidak redundant dan terintegrasi. Keterkaitan itu akan meliputi keterkaitan antara pemerintahan dan publik, antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, antara dinas dan lembaga pemerintahan atau dengan satu istilah dapat disebut dengan connected governance.

Kerangka kerja yang dimaksud telah menjadi wacana wajib dalam sistem e-Government diberbagai negara yang disebut dengan Government Interoperability Framework (GIF). Tidak terkecuali Indonesia yang telah menyebutkannya dalam Cetak Biru e-Government Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemkominfo RI. Namun demikian konsep GIF tersebut harus dapat digunakan tidak hanya dalam bentuk konsep tapi harus dalam bentuk yang sesungguhnya berupa platform. Sebuah platform yang memungkinkan sektor swasta ikut terlibat dalam menciptakan inovasi untuk layanan publik pemerintahan. Bagaimana bentuk platform tersebut akan dimuat dalam tulisan lebih lanjut.

Kategori:Gov 2.0

Indonesian Government 2.0 Model Design

Thesis Author: Wibisono Sastrodiwiryo

Supervisor: Dana Indra Sensuse, Ph.D

Organization: e-Government Laboratory of the University of Indonesia

The United Nation study results showed that e-Government will only be successful if there is strong demand and support from the community. Strong demand will come from better awareness of the opportunities offered by e-government services which can be achieved by increasing innovations. Innovations in massive amount can be provided if only allowing other parties to participate to create innovations. The ability to give other parties the opportunity to participate is to transform government into platforms. The power of platform has been proved by the winners of the computer industry such as IBM PC, Microsoft Windows, Linux, Apple’s iPhone and Facebook.

Learn from those successes, at the time of this research, thinking government as a platform is being much discussed in many developed countries namely U.S., UK, Australia and Canada. The discussion is about government in the form of a platform that uses the concept of Web 2.0. Some people call it as Government 2.0 and in the United States has maintained a summit since the year 2009 under the name of Gov 2.0 Summit.

This study examines model of Government 2.0 platform for the Indonesian e-Government context. Government 2.0 platform is more than just a web services because it will be used as the basis for e-Government services. It must have Web 2.0 characteristic by letting individual developers creating innovations.This way will enable other party other than Government to develop their own application and in the end it can multiply the impact of public services. The architecture of the platform is designed using Resource Oriented Architecture (ROA) so that inherit web services’ traits which are: “time to market”, “scalability” and “extensibility”.

Open Application Programming Interface (API) usage will encourage the democratization of innovation that is very much needed in the development of e-Government. As a platform that has the basic application components which can be shared by other applications, this platform also has four basic components to demonstrate the functionality of the service. The result is a web services with basic components which are: Navigation, Formfield, Authentication and Region taken from the four modules in the taxonomy of the Blueprint for e-Government Development issued by the Ministry of Communication and Information Technology Republic of Indonesia.

Keyword: e-Government, Web 2.0, Web Services, REST, ROA, Government 2.0, Open API, Platform

xii+85 pages; 45 images; 7 tables; 9 attachments; bibliography: (2004-2010)

Kategori:Gov 2.0 Tag:, ,
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.