Arsip

Archive for Desember, 2010

Open Government vs Government 2.0

taken from flickr

Hingga saat ini tercatat 11 negara yang telah mendeklarasikan komitmen pada open government dan meluncurkan proyek Open Government mereka masing masing. Negara negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, Denmark, Spanyol, Norwegia, Yunani, Finlandia dan Estonia. Open Government bermula di Amerika Serikat sejak terpilihnya Obama sebagai Presiden AS yang mengemban tugas berat membawa Amerika keluar dari krisis ekonomi pasca perang.

Teknologi informasi yang mengantarkannya menjadi Presiden AS terpilih dipandang tidak hanya mampu membantu Amerika keluar dari krisis tapi juga memungkinkan pergeseran paradigma pemerintahan AS ke arah unprecedented level of openness in Government yang dituangkan dalam Open Government Initiative.

Dengan keterbukaan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya Obama bertekad membentuk sebuah pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan kolaboratif. Transparansi pemerintah dengan menyediakan informasi publik akan membuka selebar lebarnya pintu partisipasi warganya untuk dapat berkolaborasi baik antar warga, dunia bisnis dan pemerintah dalam memecahkan masalah. Semua itu dimungkinkan hanya dengan mendayagunakan teknologi Web 2.0.

Sebenarnya diskusi tentang bagaimana teknologi web 2.0 didayagunakan telah lebih dulu bergulir. Namun Obama memberikan success story yang mencengangkan. Kemudian penemu Web 2.0 menciptakan label baru: “Government 2.0″ untuk menggambarkan bagaimana pemerintah masa depan menggunakan teknologi 2.0. Diskusi tentang government 2.0 melahirkan definisi yang beragam, namun definisi yang paling luas dipakai adalah definisi dari sang penemu: “government as a platform“.

Ketika CIO Amerika meluncurkan Data.gov, para penggiat gerakan government 2.0 menyambut positif dan berpikir bahwa ini adalah bentuk adopsi dari ide government as a platform pada Open Government. Maka pada Gov 2.0 Summit yang pertama tahun 2009 CTO dan CIO AS diundang sebagai pembicara untuk menjelaskan Data.gov lebih jauh.

Data.gov kemudian ditiru oleh negara negara lain sebagai model dari inisiatif Open Government mereka. Inggris meluncurkan data.gov.uk, Australia meluncurkan data.australia.gov.au, Selandia Baru meluncurkan data.govt.nz, Norwegia meluncurkan data.norge.no dan beberapa negara lain yang sedang mempersiapkan program Open Government mereka.

Dari paparan diatas bisa dilihat bahwa inisiatif open government bersifat top-down. Dideklarasikan oleh pemerintahnya, dilembagakan lalu diberi legal framework. Sementara gerakan government 2.0 menggunakan pendekatan bottom-up. Inisiatif tidak harus dari Pemerintah Pusat tapi bisa dari pemda / dewan kota / suku dinas dan bahkan dari masyarakat. Contoh di Kanada, belum ada satu situs terpusat semacam data.gov untuk pemerintahan pusat Kanada, tapi dimulai dari dewan kota dan lembaga seperti: data.edmonton.ca, mississauga.ca/data, nanaimo.ca/datafeeds, openparliament.ca, nanaimo.ca/datafeeds, toronto.ca/open dan data.vancouver.ca.

Bahkan di Jerman masyarakatnya lebih suka menggunakan istilah “government 2.0″ ketimbang “open government sebagai label pergerakan. Kemudian di Swedia inisiatif bahkan datang dari warga biasa yang meluncurkan opengov.se yang kemudian menarik perhatian pemerintahnya dan badan legislatif negaranya untuk meminta nasihat bagaimana melakukan transisi menuju open government.

Bisa diperhatikan bahwa penggunaan istilah open government dan government 2.0 sering tertukar jika kita melakukan dikotomi top-down dan bottom-up seperti yang dilakukan oleh Gartner. Menurut saya pendekatan yang ideal adalah dengan dua pendekatan sekaligus, entah dia membawa label open government ataupun government 2.0 menjadi tidak penting. Terlebih lagi untuk kondisi Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sebelum kami masuk ke pembahasan tentang pendekatan yang sesuai untuk Indonesia mungkin jika ada masukan dan ide bisa langsung disampaikan disini.

Iklan

Obama dan gerakan Government 2.0

Apa yang Indonesia dapatkan dari kedatangan Obama kemarin? Kesepakatan Kerjasama Komprehensif? Kenapa komprehensif? Kenapa bukan strategis? Sebuah kerjasama berangkat dari kepentingan masing masing yang memiliki rumusan masalah dan tujuan yang dapat diusahakan solusinya secara bersama sama. Solusi yang dapat diusahakan bersama akan menjadi strategis apabila menyentuh kepentingan yang strategis pula.

Menurut William Liddle salah satu prioritas utama kepentingan Amerika adalah pemulihan perekonomian dalam negeri, sementara kepentingan Indonesia yang mengemuka dewasa ini adalah pemberantasan korupsi, selain tentunya masih berkutat dengan Millenium Development Goals. Lalu kenapa kesepakatan kedua belah pihak sepertinya tidak merefleksikan kerjasama untuk solusi kepentingan utama kedua belah pihak?

Apakah karena keterbatasan kemampuan masing masing dalam membantu satu sama lain? Atau kurangnya pemahaman tentang apa yang bisa dilakukan secara bersama. Isu seperti pemberantasan korupsi, keterbukaan dan akuntabilitas sebenarnya sudah menjadi isu global. Bahkan Amerika menjadi pemain di garda depan dalam hal menangani masalah ini. Bagaimana kita bisa menjalin kerja sama dibidang ini tergantung dari bagaimana kita bisa melihat apa yang bisa diberikan oleh pemerintahan Obama dan bagaimana kita bisa mengartikulasikan kepentingan Indonesia.

Terpilihnya Obama sebagai Presiden AS tak lepas dari bagaimana Obama menggunakan Web 2.0 dalam menciptakan engagement dengan publik Amerika yang mengharapkan perubahan terutama dalam perbaikan perekonomian dalam negeri selain perbaikan citra Amerika dimata dunia. Kemenangan diraih dengan cara yang sama sekali berbeda dari pendahulunya yang menggunakan mekanisme dukungan dana kampanye dari dunia korporasi secara tertutup. Namun Obama merubahnya dengan mekanisme dukungan publik secara terbuka.

Pesona terpilihnya Presiden AS pertama dari ras Afro-American yang ramah pada dunia Islam menyita perhatian dunia sehingga luput menyadari betapa pentingnya bagaimana Web 2.0 dapat didayagunakan. Sedemikian pentingnya sehingga pada hari pertama Obama bertugas di Gedung Putih hal yang ia lakukan adalah menandatangani memorandum: Memorandum on Transparency and Open Government. Sebuah memorandum yang menciptakan standar baru: unprecedented level of openness in Government.

Memorandum Open Government tersebut kemudian disusul dengan dikeluarkannya Open Government Directive yang isinya menginstruksikan institusi pemerintahan AS untuk menyediakan informasi publik dalam bentuk Open Data sebagai langkah menuju Open Government.

Kemudian Obama mempromosikan Vivek Kundra sebagai Chief Information Officer dan Aneesh Chopra sebagai Chief Technology Officer. Jabatan tersebut sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah pemerintahan AS. Diangkatnya kedua pejabat publik tersebut terkait erat dengan bagaimana memecahkan masalah kesejahteraan dalam negeri pasca krisis dengan mendayagunakan teknologi informasi. Berikut adalah kutipan pernyataan Obama:

As Chief Technology Officer, Chopra’s job will be to promote technological innovation to help the country meet its goals such as job creation, reducing health care costs, and protecting the homeland. Together with Chief Information Officer Vivek Kundra, their jobs are to make the government more effective, efficient, and transparent.

Inisiatif Open Government kemudian bergema dan oleh kalangan akademisi di Amerika menyebut gerakan ini sebagai gerakan Government 2.0 menyambut dengan positif dan melakukan kajian, riset, seminar, konferensi dan bahkan expo.

Gaung gerakan government 2.0 itu muncul di beberapa negara lain yang memiliki kesadaran akan potensi teknologi Web 2.0 dapat didayagunakan sebagai solusi berbagai permasalahan. Pada negara lain umumnya kesadaran itu dipelopori oleh LSM yang kemudian memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintahnya. Hingga kini tercatat sebelas negara yang telah mendeklarasikan komitmen dan dukungannya pada gerakan government 2.0; antara lain: AS, Inggris, Kanada, Australia, Selandai Baru, Estonia, Denmark, Finlandia, Yunani, Norwegia dan Spanyol.

Ketika kunjungan Obama ke India sebelum mengunjungi Indonesia kemarin, pemerintah India menggiring Obama mengunjungi sebuah expo tentang Demokrasi dan Open Government yang kemudian disusul dengan penandatanganan kerjasama Open Government antara pemerintah India dan pemerintah AS.

Sebuah artikulasi kepentingan nasional India yang jitu dan menghasilkan kesepakatan kerjasama yang memiliki makna sangat strategis menurut saya. Seharusnya Indonesia dapat menjalin kerjasama serupa dengan AS mengingat kepentingan bersama yang ada didalamnya sangat besar. Dimanakah posisi Indonesia dalam menuju government 2.0? Tunggu postingan kami berikutnya…