Beranda > Gov 2.0 > Mengapa Proyek e-Government Gagal?

Mengapa Proyek e-Government Gagal?

Sumber: Academy of ICT Essentials for Government Leaders, modul 2.

Alih bahasa: Yudho Giri Sucahyo, Ph.D

Dalam merancang program e-government, pembuat kebijakan harus sadar akan tingginya angka kegagalan proyek e-government di negara berkembang. Diperkirakan, hanya 15 persen dari inisiatif e-government di negara berkembang dan negara transisi yang sukses. Sementara sisanya gagal sebagian (50 persen) atau gagal total (35 persen). Pembuat kebijakan harus menghindari kesalahan dari proyek e-government yang telah gagal untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka.

Berikut adalah faktor faktor penting penyebab kegagalan proyek e-government

  1. Kurangnya penggerak internal: Tekanan hanya datang dari vendor TI, tanpa kepemilikan internal (atau pemahaman akan e-government).
  2. Kurangnya visi dan strategi: Kurangnya pandangan jauh ke depan, kurangnya pedoman, dan kurangnya hubungan antara cara dan tujuan; mungkin disebabkan oleh pergeseran staf senior dan/atau perubahan kebijakan dan lingkungan politik.
  3. Manajemen proyek yang buruk: Ketidakjelasan tanggung jawab karena banyaknya kepemilikan proyek; tidak adanya atau lemahnya pengawasan; pengadaan yang tidak efektif.
  4. Manajemen perubahan yang buruk: Kurangnya dukungan dari pekerja senior (mengakibatkan kurangnya alokasi sumber daya dan pesan negatif ke kelompok lain); kurangnya partisipasi stakeholder (mengakibatkan kurangnya kepemilikan).
  5. Dominasi politik dan kepentingan pribadi: Fokus dari pemain utama terhadap kebutuhan dan tujuan personal, sering berkenaan dengan “permainan politik”, dengan gejala seperti perkelahian di dalam, resistensi karena takut kehilangan kekuasaan, “saya juga” yaitu meniru solusi e-government untuk kepentingan image, obsesi terhadap dampak pemilihan dan pujian jangka pendek, dan korupsi.
  6. Rancangan yang tidak realistis/buruk: Terutama disebabkan kurangnya masukan dari stakeholder lokal, mengarah pada rancangan yang terlalu teknis, terlalu ambisius, atau ketidakcocokan dengan lingkungan (budaya, nilai) dan kebutuhan lokal; terutama terjadi dimana donor, perusahaan dan konsultan asing terlibat. Masalah rancangan lainnya: kurangnya piloting, kurangnya struktur organisasi yang cocok.
  7. Kurangnya kompetensi yang diperlukan: Kurangnya pengetahuan dan keahlian IT para pengembang, pekerja dan pengguna/operator; kurangnya pengetahuan lokal pada pengembang.
  8. Infrastruktur teknologi yang tidak cukup: Komputer atau jaringan tidak mencukupi.
  9. Ketidakcocokan teknologi: Ketidakmampuan sistem komputer untuk bertukar data.

Sumber: Dikutip dari Richard Heeks, “eGovernment for Development: Success and Failure in eGovernment Projects – Evaluation,” Institute for Development Policy and Management, University of Manchester

Kategori:Gov 2.0 Tag:,
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: