Beranda > Gov 2.0 > Pilkada Langsung atau Tak Langsung?

Pilkada Langsung atau Tak Langsung?

Presiden RI dipilih langsung oleh rakyat sesuai UUD 45 yang diamandemen. Kemudian dalam semangat yang sama gubernur juga dipilih langsung. Banyak pihak melihat demokrasi sudah berjalan ke arah yang benar. Walaupun perlu banyak biaya dan tenaga.

Setelah kisruh pilkada Gubernur Jawa Timur, Mendagri Mardiyanto membuka lagi wacana pemilihan Gubernur tidak langsung alias dipilih oleh DPRD. Berikut kutipannya:

Ia mengatakan, pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah sudah terbukti menghabiskan banyak biaya, seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Di Sulsel, pemilihan gubernur langsung diselenggarakan sebanyak dua putaran karena ketidakpuasan salah satu calon atas hasil penghitungan suara akhir.

Di Jatim, pemilihan gubernur diulang hingga tiga putaran karena sejumlah kasus, di antaranya dugaan penggelembungan suara. “Untung saja tidak sampai empat putaran,” ujarnya.

Selain menguras anggaran belanja dan pendapatan daerah, sejumlah pihak juga menilai pilkada juga rawan menimbulkan konflik antar kepentingan yang merugikan masyarakat.

Berbagai macam alasan dan pertimbangan dikemukakan untuk mengubah pilkada dari langsung menjadi tak langsung. Mana yang benar, atau mana yang lebih baik?

Alasan utama yang dikemukakan Mendagri memang masuk akal. Pada 2010 akan ada 240 pilkada, bayangkan biaya dan repotnya penyelenggaraannya. Tapi apakah itu alasan yang tepat? Tidakkah memang jika arah demokrasi sudah benar maka “harga” nya harus dibayar seperti Pilpres misalnya.

Entah bagaimana persisnya gubernur akhirnya juga dipilih langsung, padahal dalam UUD 45 tidak disebut langsung tapi hanya disebut dipilih secara demokratis. Prof Ryaas Rasyid bahkan mengatakan hapuskan saja Pilkada Gubernur.

Menurut Ryaas dalam UUD 1945 tidak diatur mengenai pilkada langsung gubernur tersebut. Menurut Ryaas yang ada hanya menyebutkan bahwa gubernur ‘dipilih secara demokratis’.

Dengan demikian pemilihan gubernur melalui DPDR I tersebut juga sudah memenuhi aturan undang-undang ‘dipilih secara demokratis’.

Lebih lanjut Ryaas menjelaskan berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditegaskan pula bahwa gubernur itu selain kepala daerah juga merupakan wakil pemerintah pusat. Dengan demikian jika konsisten bahwa gubernur juga wakil pemerintah pusat, maka tidak perlu ada lagi pilkada langsung.

“Ini tidak konsisten. Saya curiga konsepnya tidak dipahami oleh pemerintah. ‘Wong’ wakil pemerintah pusat, ‘kok’ dipilih langsung,” kata Ryaas.

Saya lebih setuju alasan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid untuk mengubah pilkada gubernur langsung menjadi tidak langsung. Presiden memang harus dipilih secara langsung karena merupakan tuntutan reformasi, tanpa itu maka demokrasi masih mirip seperti Orba saja. Untuk itulah UUD 45 diamandemen.

Sedangkan karena negara kita negara kesatuan maka pemerintah pusat harus memiliki otoritas yang cukup didaerah. Tidak seperti Amerika Serikat yang merupakan negara federal dimana gubernurnya adalah kepala negara bagian (state) dan bukan wakil pemerintah pusat (federal) maka gubernurnya dipilih langsung.

Saya pernah mengalami bagaimana organisasi yang lingkupnya nasional sulit sekali melakukan koordinasi dengan subordinatnya di daerah kalau tidak memiliki otoritas.

Waktu kami terlibat pengembangan system pengumpulan suara pilpres lewat SMS dimana kami harus bekerja sama tidak hanya dengan KPU pusat tapi juga dengan KPUD. Kami melihat dengan jelas bagaimana kebijakan KPU pusat sulit bisa berjalan dengan efektif karena KPUD enggan mematuhinya dengan berbagai alasan.

Lantas jika gubernur tidak dipilih langsung tidakkah akan menimbulkan masalah lama yang ingin dipecahkan yaitu otonomi daerah dimana tiap tiap daerah otonom berhak untuk mengatur daerahnya masing masing tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Untuk itu mungkin perlu payung hukum (entah baru atau revisi UU) untuk tetap memberi keleluasan otonom pada gubernur dalam mengatur wilayahnya dalam persoalan rumah tangganya. Namun untuk urusan yang sifatnya pemerintahan gubernur harus menjadi wakil pemerintah pusat. Misalnya untuk urusan perencanaan pembangunan, koordinasi lintas sektoral, penyediaan dan pertukaran informasi, koordinasi bencana dll.

Dengan demikian pemerintahan akan berjalan dengan lebih terkoordinasi. Bahaya politik sentralisasi kekuasaan mungkin bisa terjadi. Mirip seperti jaman Orba lagi. Dulu jaman Orba Golkar menguasai parlemen dan walhasil sampai ke daerah tingkat 2 kepala daerahnya didominasi Golkar. Nah sekarang Partai Demokrat dan koalisinya menguasai parlemen.

Menurut saya bahaya ini bisa diredam karena bupati masih dipilih langsung oleh rakyat. Bagaimana menurut anda?

Kategori:Gov 2.0 Tag:, ,
  1. Ki Syafrudin
    26 Oktober 2009 pukul 12:27

    Saya juga dari dulu satu pemikiran bahwa gubernur tidak perlu dipilih langsung.

    Lebih jauh dari itu, menurut saya kita perlu reformasi struktural untuk organisasi pemerintahan agar lebih datar. Ini sesuai dengan perkembangan dunia yang juga semakin datar (flat), dan tentunya juga akan lebih menghemat uang rakyat.

    Inti pemerintah dibagi tiga tingkat:
    – Pemerintah Pusat
    – Pemerintah Daerah: Kabupaten / Kota
    – Pemerintah Desa / Kelurahan / Nagari (atau sejenisnya sesuai dengan adat istiadat masing – masing).

    Propinsi tetap diadakan di antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tapi sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk fungsi kordinasi antar Daerah, bukan sebagai daerah otonomi. Karena itu, DPR Propinsi tidak diperlukan juga, peraturan tingkat propinsi cukup dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan Mendagri. Dinas propinsi juga serupa, statusnya sebagai perpanjangan tangan departemen di tingkat pusat.
    Untuk fungsi pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian tidak perlu ada perombakan, karena sebetulnya struktur mereka merdeka dari struktur pemerintahan.

    Di tingkat desa, fungsi harus diperkuat agar pamong desa benar – benar bekerja melayani rakyat dan membangun desa sesuai dengan anggaran desa yang sudah ada. Wewenang surat ijin dan surat keterangan kelas kecil seperti IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atau SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) kelas rumah tangga harus didelegasikan ke lurah / kepala desa, tanpa atau dalam kasus tertentu dengan persetujuan Camat.
    Di sini fungsi utama Camat menjadi sebagai Wakil Pemerintah Daerah untuk fungsi kordinasi antar desa.
    Penguatan fungsi desa juga perlu didukung dengan fungsi pengawasan termasuk pengawasan pelaksanaan kebijakan dan anggaran, melalui penguatan oleh semacam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Dewan Kelurahan.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: