RUU Konvergensi

Tweet dari @sufehmi (Harry Sufehmi) tentang RUU Konvergensi
Dimulai pada: Fri Oct 08 23:30:40 +0000 2010
Berkahir pada: Fri Oct 08 23:33:25 +0000 2010

• 1) Lagi baca RUU Konvergensi http://goo.gl/1Uk2 – ini bisa dampak negatif ke software #OpenSource #RUUk
• 2) #Pasal 12 poin 1 akan mempersulit sebuah start-up #OpenSource yang sedang saya garap. Paduan software+service via Internet #RUUk
• 3) Klarifikasi: ini bukan hanya soal saya pribadi – tapi sekedar memberikan contoh #riil. Silakan jika ada contoh2 lainnya juga #RUUk
• 4) #Pasal 7 memberikan kesempatan pada rakyat untuk turut awasi implementasi RUU Konvergensi. Perlu perhatikan PP utk pasal ini #RUUk
• 5) #Pasal 16 bisa potensi membuyarkan kerja keras rekan2 aktivis RT/RW Net & Internet selama ini. Hotspot2 gratis bisa hilang. #RUUk
• 6) Di Malaysia, saya terkejut karena amat susah mendapatkan Hotspot, apalagi yg gratis. Di Indonesia dimana2, hebat 🙂 #RUUk
• 7) Perlu ada perkecualian di Pasal 16, agar ada spektrum radio yg bisa tetap bebas utk kepentingan publik #RUUk
• 8) #Pasal 23, orbit satelit – Orbit Geostasioner adalah aset nasional yg sangat terbatas: http://goo.gl/y7JT #RUUk
• 9) Saat ini sudah ada sekitar 60 satelit di OrbitGeo Indonesia: http://www.satsig.net/sslist.htm #RUUk
• 10) Pelanggaran pasal ini dendanya cuma max. Rp 100 juta 😦 Ini uang #receh di bisnis satelit. Musti lebih serius #RUUk
• 11) #Pasal 26, standar layanan, perlu ada aturan khusus, agar tidak bunuh start-up / UKM – yg standarnya belum bisa spt MNC #RUUk
• 12) #Pasal 28.2, #Sertifikasi alat pencatat/billing, potensi menyulitkan start-up / UKM #RUUk
• 13) #Pasal 33, pemakaian infrastruktur bersama; jika dilaksanakan – maka ini bisa sangat baik #RUUk
• 14) Contoh skenario: Internet broadband dari Fastnet, via kabel dari Telkom #RUUk
• 15) #Pasal 41, badan regulasi telematika – ini perlu dijalankan dg betul, agar konsumen tidak lagi jadi obyek penderita saja #RUUk
• 16) Di Inggris, saya pernah komplain ke Regulator. Prosedurnya sangat mudah, cepat, dan solusinya juga sangat pro konsumen. #RUUk
• 17) Badan Regulasi ini musti siap layani puluhan juta pengguna layanan Telematika Indonesia. Utk jadi renungan. #RUUk
• 18) Kembali ke #pasal 12 – Dg sifat global dari Internet, maka pebisnis Telematika Internasional akan diuntungkan #RUUk
• 19) Mereka bisa nikmati semua potensi pasar Internet Indonesia – tanpa bisa dikenai pungutan/sanksi dari RUU Konvergensi ini #RUUk
• 20) Perlu ada perkecualian di #pasal 12 untuk start-up / UKM / pribadi, agar tidak malah merugikan WNI #RUUk
• 21) Atau, servis/aplikasi Internet Indonesia sebaiknya di #deregulasi saja. Telah terbukti bisa melejit tanpa intervensi #RUUk
• 22) Kalau tetap akan di regulasi spt ini, maka cuma pebisnis besar yg akan bisa menikmati kue Internet Indonesia #RUUk
• 23) MISSING IN ACTION: RUU Konvergensi justru belum bahas bbrp hal yg diperlukan. Spt, perlindungan berbagai hak WNI #RUUk
• 24) Contoh: tidak ada kewajiban melindungi hak privacy WNI. Pebisnis bisa bebas abuse, spt jual-beli data pribadi, dll #RUUk
• 25) Di era konvergensi ini, data pribadi kita (nama, telpon, dll) di satu media bisa jadi bulan2an abuse di media lainnya #RUUk
• Demikian sedikit bahasan RUU Konvergensi. Selagi belum jadi UU, baiknya kita semua aktif beri masukan. Agar jadi lebih baik #RUUk
• Bersama2, mudah-mudahan RUU ini bisa jadi lebih pro kebutuhan rakyat, dan lebih kebal abuse dari pihak-pihak yg beritikad buruk #RUUk
• RUU Konvergensi bisa dibaca disini: http://goo.gl/1Uk2 Selamat membaca & berdiskusi #RUUk

Nawala Project

Setahun yang lalu postingan saya dengan judul “Pentingnya Pengendalian Situs Porno” berisi analisis tentang situs porno, perilaku penikmatnya dan dampaknya. Dalam tulisan tersebut lebih banyak dibahas “What” dan “Why” tapi belum banyak dibahas “How”.

Nawala Project

Komentar masuk yang sudah membahas “How” adalah komentar dari Harry Sufehmi yang dikemudian hari merekrut saya untuk proyek SERIS. Sebuah proyek yang juga mengandung misi layanan publik. Berikut saya kutipkan usulan Harry:

Jadi kesimpulan Anda sendiri bagaimana, apa solusi untuk pornografi ini ?

Usulan saya sendiri ke Depkominfo adalah dengan membuat “social blacklist”, yaitu :

1. Daftar URL pornografi yang di blacklist
2. Di hosting oleh Depkominfo
3. Masyarakat bisa menyumbang URL untuk kemudian di review untuk dimasukkan ke blacklist
4. blacklist tersebut kemudian bebas untuk dimanfaatkan oleh institusi / anggota masyarakat yang membutuhkan

Contoh riil nya mungkin seperti blacklist untuk proxy.
Pihak-pihak yang memerlukan kemudian cukup mensetting proxy server mereka untuk menggunakan blacklist ini — dan kemudian tidak ada lagi yang perlu mereka lakukan. Semuanya kemudian berjalan otomatis.

Jadi, sifatnya bukan mandatory bagi umum. Tapi beberapa institusi mungkin bisa mewajibkan untuk menggunakannya – misal: BUMN, sekolah negeri, warnet, dst

Secara realistis, blokir 100% content pornografi adalah hal yang mustahil. Secara prinsip, saya pribadi pro freedom of speech, jadi perlu keterbukaan dalam skema blacklist ini agar tidak disalah gunakan untuk memberangus freedom of speech.
Hanya untuk content pornografi, hate speech, dan pelanggaran hukum lainnya.

Sekaligus salam kenal, senang akhirnya bisa bertemu dengan anda hari ini 🙂
Keep on blogging !

Jawaban saya adalah:

Saya pernah mengusulkan sebuah konsep tentang filtering di milis teknologia tapi sayang tidak mendapat tanggapan.

Beriku kutipannya dari milis itu:

Bagaimana mereka melakukannya jadi penting, agar tidak sewenang wenang.

Menurut saya keputusan sebuah halaman web bisa masuk daftar blokir tak boleh diserahkan sepenuhnya pada satu pihak, mesti ada unsur berbagai pihak bila perlu bisa dipakai sistem voting.

Jadi URL kandidat blokir di vote oleh approval comitte yang terdiri dari banyak unsur sebab ukuran porn bisa berbeda beda. Kalau sudah di
voting jadi keputusan bersama. Sekarang tinggal bagaimana menyusun konfigurasi approval comitte dan aplikasi yang bisa mengakomodasi
kerja mereka nanti.

Pemblokiranpun bertingkat dari top level domain, sub-domain, direktori, sampai pada halaman dan querystring.

Dalam melakukan voting ada semacam kaidah teknis yang mesti diikuti. Misalnya untuk bisa memblokir sebuah situs dari top domain utuh mesti ada deklarasi resmi dari situs tersebut bahwa itu memang situs porno, seperti playboy, imagefap, dan lain lain. Bisa dipikirkan kaidah
kaidah lain untuk tingkat selanjutnya.

Kemudian publik juga harus bisa mengontrol aktifitas itu dan juga harus dibuka ruang untuk restore kalau kalau ada pihak yang merasa ada
kesalahan dalam melakukan pemblokiran.

Intinya transparansi kerja, sebab kalau tidak nanti jadi semena mena dan seperti kekhawatiran Enda bisa jadi kenyataan.

Ide tersebut tidak mendapat tanggapan saya maklum karena sebuah konsep baru akan menarik kalau dibaca oleh orang yang memiliki perspektif yang sama.

Ide yang sama pernah dikeluarkan oleh Pak Budi Rahardjo dengan nama “Proxy Sehat”, tapi hanya untuk anak anak.

Yang menjadi problem bagaimana mewajibkan proxy bagi instansi tertentu, kalau instansi pemerintah mungkin bisa tapi kalau warnet?

Itulah pertama kali kami berinteraksi di Blog. Setelah diskusi itu saya hanya bisa membayangkan dalam pikiran bagaimana sekiranya aplikasi front-end filtering itu. Hanya front-end karena back-end adalah kerjaan orang network.

Bersama Pak Made dan Pak Bill

Kebetulan sekali Bill Fridini seorang teman lama yang sekarang sedang menjadi pengurus di AWARI (Asosiasi Warung Internet Indonesia) merekrut saya untuk terlibat dalam proyek pengembangan DSN Filter bernama Nawala Project.

Walaupun DNS filtering belum menjawab semua kebutuhan diatas tapi setidaknya ada yang bisa dilakukan dan tidak diam saja. Idealnya memang menggunakan proxy untuk bisa blokir hingga tingkat URL. Tapi itu perlu resources yang sangat besar dan kebijakan yang memayunginya dari pemerintah untuk memberlakukan proxy tersebut secara transparant ke para ISP.

Ketika diberikan kepada saya hanya tersedia waktu kurang lebih 2 mingguan untuk menyelesaikan front-end aplikasi ini. Stakeholder Request (STRQ) dari proyek antara lain:

1. Submit URL (form untuk mensubmit domain oleh masyarakat)
2. Refute URL (form untuk memprotes domain yang diblok oleh masyarakat)
3. Check Domain (untuk check apakah sebuah domain di blokir atau tidak)
4. Block Approval (persetujuan pemblokiran dari domain yang disubmit)
5. Refute Approval (persetujuan pembatalan pemblokiran domain yang diblokir)
6. Membership (untuk para staff yang akan mengoperasikan aplikasi ini)

Berikut adalah sekilas tentang Nawala Project:

MOU

Konseptor, inisiator dan developer Nawala Project adalah Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI) yang didukung oleh komunitas non Warnet di milis dns-awari@googlegroups.com dan sejumlah komunitas keamanan Internet.

Policy black list ditentukan forum diskusi komunitas secara demokratis diantarapara evaluator dengan memperhatikan etika, independensi serta integritas. Sistem yang digunakan oleh Nawala Project sepenuhnya menggunakan sumber daya open source dan berjalan di atas sistem operasi Linux secara native.

Saat ini sedang dibangun portal yang nantinya dapat diakses publik untuk mengenal Nawala Project, mengikuti perkembangan dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Sejumlah kemampuan tambahan seperti local resolver, anti phising site terus dikembangkan dan diperkuat.

Pada saat ini, Nawala Project masih dalam versi Beta namun telah memiliki koleksi black list hingga lebih dari 8 (delapan) juta alamat URL/URI yang setiap hari dilakukan update secara manual oleh volunteer dari seluruh Indonesia.

Nawala Project kini telah dimanfaatkan oleh ribuan Warung Internet di seluruh Indonesia, jaringan Internet di 21 Pemda Kota/Kabupaten Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ISP di daerah, RT/RW Net, kantor Pemerintah dan swasta, sekolah dan atau kampus serta para pengguna perorangan dan keluarga.

Menkominfo

Tanggal 17 November yang lalu proyek ini sudah dibuka oleh Menkominfo di gedung Pasopati Telkom. Dalam kesempatan itu ditandatangani pula kesepakatan bersama antara AWARI dan Telkom.

Ketua AWARI Irwin Day

Ketua AWARI saat ini Irwin Day, ketika acara pembukaan mengatakan dibangunnya DNS filter sendiri karena karakteristik kebutuhan pengguna di Indonesia berbeda dengan pengguna OpenDNS di luar negeri. Kita bisa membuat kriteria sendiri dengan ukuran kita sendiri dengan proses administrasi yang lebih cepat ketimbang melalui OpenDNS.

Aplikasi ini nanti akan dikembangkan terus sesuai tuntutan kebutuhan. Saat sekarang saja sebenarnya masih banyak fitur fitur front-end yang dibutuhkan namun belum sempat dikembangkan seperti misalnya fitur untuk voting domain dimana dimungkin komunitas para pengguna tidak saja mensubmit domain yang ingin dikeluarkan dari daftar blokir tapi juga melakukan voting pada domain yang sudah pernah di submit sebelumnya.

Dengan berdasarkan mekanisme voting tersebut akan mempermudah pengambilan keputusan pemblokiran atau sebaliknya. Pelan pelan fitur akan terus diperbaiki dan ditambah demi menyempurnakan aplikasi untuk bisa memberikan layanan terbaik yang bisa diberikan.

SERIS Behind The Scene

Rooftop Plangi

Pada saat Harry Sufehmi menghubungi saya lewat telephone untuk bergabung dalam tim pengembang SERIS, itu terjadi satu bulan sebelum hari H pilpres. Harry menceritakan konsep SERIS bersama Riyogarta di Rooftop Plaza Semanggi.

Ketertarikan yang paling utama adalah ingin membuktikan bahwa TI bisa memberikan solusi dan bukan menjadi masalah seperti pileg tempo hari.

IFES

Satu hal yang saya tanyakan kepada Riyo sebagai orang IFES adalah apakah nanti ada interfensi dari IFES kepada kami tim pengembang SERIS. Riyo menjamin itu tidak akan terjadi. Tapi IFES juga minta kami untuk tidak membocorkan proyek ini ke publik selama proses pengembangan karena aspek politik dalam proyek ini sangat kuat.

Pengalaman IFES membantu demokrasi beberapa negara berkembang mengatakan proyek ini sangat riskan. Rata rata negara berkembang membatalkan proyek pada saat saat akhir, dan alasan mereka adalah karena penghitungan suara melalui SMS terlalu transparan. Bahkan ada negara yang hasil pilpresnya sudah diketahui sehari sebelum pemilihan. Parah.

Saya tidak mau Indonesia seperti itu, oleh karena itu ketika KPU membuka pintu masuk proyek ini melalui IFES saya tidak pikir dua kali. Kesempatan ini harus diambil dan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kami bergerak cepat, siang malam melakukan coding, testing, listening, dan designing dengan metodologi extreme programming. Berbagai macam kendala kami temui yang akan saya ceritakan disela sela pemaparan saya.

Pada tulisan ini saya ingin memaparkan proses kerja dari SERIS pada tingkat konsep. Bisa dilihat dari diagram dibawah ini. Ada empat aktor dalam lima tahap proses. Aktor tersebut adalah KPPS, SERIS, Telkomsel dan KPU. Masing masing aktor ini harus mampu berkerja sama dan berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil akhir yang optimal.

Diagram SERIS

ZONA 1

Pada tahap awal di ZONA 1 ada dua aktor yang berperan: SERIS dan KPU. SERIS akan men-generate keycode untuk di sebar ke seluruh KPPS guna kepentingan proses registrasi. Keycode dibutuhkan untuk mengenali wilayah dan nomor TPS mereka. Dalam keycode ada informasi wilayah kabupaten. Idealnya dalam keycode sudah terkandung informasi hingga tingkat kelurahan tapi KPU tidak memiliki data tentang sebaran jumlah TPS di tingkat kelurahan. KPU hanya memiliki data jumlah TPS pada tingkat kabupaten.

Memperkenalan SERIS pada KPPS

Keberhasilan ditahap awal akan sangat mempengaruhi keberhasilan ditahap selanjutnya. Dampaknya adalah KPPS diminta memasukkan kode kecamatan dan kode kelurahan dari daftar kode pada sistem SITUNG yang dibuat oleh tim ahli KPU dari BPPT. Kode tersebut telah digunakan oleh KPPS pada sistem ICR di pileg kemarin.

Kode keycode diberikan kepada KPU untuk disebar keseluruh KPPS. Proses penyebaran dibantu helpdesk tim ahli TI KPU. Idealnya keycode disebar bersamaan dengan surat edaran yang berisi keputusan KPU sebagai dasar hukum pelaporan suara pilpres lewat SMS agar KPPS tidak ragu ragu dalam melakukan registrasi nomor handphone mereka. Tapi entah kenapa surat edaran tidak bersamaan. Hingga kini saya tidak tahu pasti apakah surat edaran KPU benar benar di sebar ke daerah atau tidak.

Bagi pembaca blog ini yang kebetulan anggota KPPS mungkin bisa klarifikasi apakah ada surat edaran dari KPU untuk penggunaan SMS pilpres. Surat itu menjadi sangat penting sebab ada laporan KPPS yang sudah menerima keycode tapi ragu melakukan registrasi karena tidak ada surat edaran.

SERIS sudah men-generate 450 ribuan keycode yang sudah dialokasikan per-kabupaten. Kami berharap keycode segera sampai dan KPPS segera melakukan registrasi. SERIS dan Telkomsel telah menyusun rencana uji coba secara menyeluruh, tapi hingga H-2 KPPS yang mendaftar sangat minim.

ZONA 2

Tahap registrasi sungguh terasa lambat. Tiga hari setelah keycode disebar, KPPS yang melakukan registrasi hanya ribuan KPPS dari total 450 ribuan. Ini membuat kami pesimis sistem ini bisa jalan. Disinilah pentingnya surat edaran.

Sebenarnya proses registrasi sudah pernah kami coba menggunakan aplikasi web yang dijalankan di atas VPN milik KPU yang jaringannya mencapai tingkat kabupaten. Tapi ini juga sangat lambat karena hanya beberapa kabupaten yang entry data Handphone KPPS. Saya pribadi sebenarnya berharap pada metode entry lewat aplikasi web ini sebab data yang didapat akan lebih rapi dan lebih mudah dikelola.

Tapi cara ini akan lebih membutuhkan peran aktif KPUD dalam mengumpulkan nomor HP dan informasi lainnya. Dikejar tenggat waktu akhirnya dengan berat hati cara ini ditinggalkan dan menggunakan cara registrasi menyebarkan lembaran printout keycode secara fisik kedaerah yang hasilnya juga tidak optimal.

Hal yang membuat saya geleng geleng kepala adalah ada usaha nomor HP KPPS di catat dalam bentuk kertas dan kemudian diserahkan ke kami untuk di entry. Masih mending kalau nomor HP itu dilengkapi dengan informasi yang dibutuhkan seperti Kecamatan, Kelurahan, nomor TPS dan jumlah DPT. Tapi ini hanya nomor HP. Ada ribuan nomor HP yang tidak semuanya Telkomsel itu mesti dimasukan ke database dari catatan kertas. Kami hanya bertujuh dan masing masing sudah punya tugasnya sendiri sendiri. Jelas tidak mungkin kami lakukan dengan cara manual begitu.

Kunci sukses registrasi adalah KPPS harus mendapatkan nomor keycode. Jika nomor keycode tidak didapat maka registrasi tidak dapat dilakukan. Bagi KPPS yang sudah mendapatkan keycode diharapkan segera mendaftar pada nomor ADN Telkomsel 8866. Setelah nomor kami dapatkan akan dibuatkan whitelist daftar nomor HP untuk Telkomsel melakukan broadcast nomor ADN pengiriman rekap 8822.

Kalau diperhatikan posisi Validasi yang berada sebagian di kolom SERIS dan sebagian di kolom Telkomsel, itu karena sebagian Validasi dilakukan oleh Telkomsel dan sebagian oleh SERIS.

Pada malam H-1 registrasi mengalir deras dari berbagai propinsi. Tapi kami tidak habis pikir bagaimana mungkin ada propinsi yang tidak melakukan registrasi satu TPS pun. Kalau jaringan Telkomsel tidak berfungsi di suatu wilayah terpencil tertentu mungkin masih masuk akal, tapi untuk satu propinsi itu tidak mungkin. Jadi kemungkinan mereka tidak mendapat keycode. Apa yang sebenarnya terjadi saya tidak tahu.

Kebanyakan dari propinsi itu dari wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Mungkin karena wilayah timur itu sulit transportasinya ke daerah daerah. Tolong jika ada info apakah KPPS menerima keycode dan surat edaran mungkin bisa diberi masukan disini.

ZONA 3

Menjelang hari H kami semakin panik karena proses registrasi sangat lamban. Berbagai cara kami pikirkan untuk memberitahu para KPPS di daerah untuk memperoleh keycode mereka. Pernah terpikirkan kami memanfaatkan jaringan komunitas blogger untuk sosialiasi penggunaan keycode ini.

Tapi kami terbentur oleh komitmen untuk tidak membocorkan identitas kami dan proyek SERIS ini sebelum hari H. Lebih ekstrim lagi pernah terpikirkan untuk melakukannya lewat iklan ditelevisi tapi tidak disetujui. Jika saja kami diijinkan menggunakan jaringan komunitas blogger, milis dan forum diskusi maka hasilnya akan berbeda.

Menurut rencana proses registrasi ditutup pada H-1 tapi itu tidak mungkin melihat jumlah TPS yang mendaftar sangat minim. Akhirnya proses registrasi diperpanjang menjadi pada hari H jam 10 pagi. Sejak malam hingga pagi itu aliran registrasi sangat deras.

Sebenarnya kami lebih suka jika registrasi pelan pelan dan bertahap supaya tidak terjadi bottleneck dan beban server yang berat. Tapi apa daya keadaan memaksa kami harus menghadapi situasi seperti ini. Untung saja kami punya arsitektur jaringan yang bagus dan sysadmin yang handal sehingga system SERIS ini tetap mampu menerima aliran data registrasi yang hanya dalam hitungan jam menerima 104 ribuan TPS.

Terimakasih buat Telkomsel yang telah bekerja sama dengan sangat baik mengalirkan data dari SMS center mereka ke server kami dengan lancar. Setelah registrasi ditutup kami mendapatkan whitelist. Semula dengan whitelist tersebut SERIS akan melakukan broadcast nomor ADN Telkomsel untuk pengiriman rekap pilpres melalui API Telkomsel tapi kemudian Telkomsel berbaik hati mengirimkan broadcast tersebut langsung melalui server mereka.

ZONA 4

Jika ada masukan dari pembaca blog ini yang anggota KPPS, tolong diinformasikan jam berapa anda menerima broadcast nomor ADN pengiriman rekap 8822. Pengiriman rekap pertama yang masuk ke server SERIS dari SMS Center Telkomsel adalah sekitar jam 2 siang. Sebenarnya kami sangat antusias menunggu hasil dan menayangkannya langsung ke masyarakat secara real time. Kami telah mempersiapkan arsitektur jaringan untuk kepentingan ini.

Semakin sore aliran data rekap pilpres semakin banyak tapi keputusan apakah kami boleh menayangkannya belum kunjung diputuskan. Jangankan itu, domain name yang akan dipakaipun belum ada keputusannya. Apakah SERIS akan menggunakan domain tnp.kpu.go.id atau akan menggunakan domain lain, tidak jelas.

Tim ahli TI KPU

Data yang masuk melampaui angka 104 ribu karena kami memberikan fasilitas ralat bagi para KPPS yang salah dalam mengirimkan rekap pilpres. Hingga malam tiba, menjelang pukul 12 malam kami dikunjungi oleh Pak Abdul Aziz, salah satu anggota KPU yang mengatakan bahwa data hasil SERIS ini tak dapat ditayangkan oleh kami sendiri karena menyandang nama IFES, LSM asing, ini akan mengundang kontrovesi dimasyarakat. Keputusannya adalah data hasil SERIS harus diberikan kepada tim ahli TI KPU untuk ditayangkan dengan cara mereka. Format data yang diminta adalah CSV.

ZONA 5

Sebagai kompensasinya kami diperbolehkan memberikan kredit pada halaman penayangan tersebut. Text kredit yang kami usulkan adalah OpenSource dan telah disetujui tapi hingga data kami berikan dan ditayangkan kata kredit OpenSource tersebut tak pernah dicantumkan. Bahkan yang dicantumkan adalah IFES yang justru lebih mengundang kontroversi.

Penayangan data hasil SERIS ditayangan seperti yang ada di tnp.kpu.go.id. Kedalaman data pada halaman tersebut hanya sampai tingkat kecamatan. Padahal interface yang kami siapkan bisa melihat hingga tingkat TPS. Kami bahkan dapat memperlihatkan hingga data ralat supaya masyarakat bisa tahu TPS mana yang melakukan ralat.

Kemudian dari seluruh TPS yang mengirimkan rekap suara didapat komposisi seperti sekarang. Komposisi tersebut memiliki proporsi prosentase yang seharusnya mendampingi penayangan data rekap suara. Tanpa proporsi prosentase masyarakat bisa mispersepsi dengan data tersebut. Seperti misalnya data yang ditampilkan adalah hanya 104 ribu dari 450 ribu TPS. Interface yang kami rancang sebenarnya dapat menampilkan informasi tersebut.

Kemudian sebaran di masing masing propinsi juga memiliki prosentase yang berbeda beda. Data prosentase tersebut harus ditampilkan bersama data rekap. Tanpa itu masyakarat yang melihat bisa mispersepsi dan mengundang kontroversi. Banyak data yang bisa kami tampilkan tapi karena alasan politik itu tak bisa dilakukan. Sayang sekali. Hasilnya adalah ada pihak pihak yang merasa curiga dan kecewa dengan hasil SERIS.

Kesimpulan

Menjalani proses proyek SERIS ini membuat saya sampai pada kesimpulan bahwa kendala terbesar dalam proyek ini adalah kendala non-teknis. Dari sisi teknis semua teknologi yang digunakan bukan lagi hal baru dan sudah relatif matang. Mulai dari OpenSource, SMS dan jaringan Telkomsel. Mereka semua sudah teruji.

Saya berharap dimasa yang akan datang pengembangan proyek semacam ini harus didukung penuh oleh semua pihak. Terus terang saya merasa sedih. Kalau SERIS ini mau dianggap progres. Indonesia yang diwakili KPU dengan dana yang begitu besar tapi progres dibidang sistem berdemokrasi tidak disponsori dari sumber daya sendiri tapi malah disponsori oleh lembaga asing dengan dana minim. Ironis bangsa ini.

Pertemuan dengan Pak Aziz (baju biru)

Saya kok tidak terlalu setuju melimpahkan semua kesalahan pada KPU. Bisa jadi ini kesalahan kita semua. Gambaran ini saya dapatkan ketika berbincang dengan anggota KPU Pak Abdul Aziz. Pak Aziz adalah anggota KPU yang memberikan jalan masuk pada kami melalui IFES untuk mengembangkan SERIS. Dimata beliau teknologi OpenSource harus diberi kesempatan.

Saya memberi masukan pada beliau: kalau program program KPU mau diendorse oleh masyarakat maka sebaiknya KPU mempublish semua kegiatan proyeknya agar masyarakat dapat melihat progres dari proyek tersebut. Seperti misalnya soal DPT. Seandainya progres DPT dapat dipantau oleh masyarakat maka data dapat dengan mudah dikoreksi dan diverifikasi bila ada kesalahan. Pak Aziz mengaku data tersebut tak pernah ditutup. Tapi mungkin kesulitannya adalah bagaimana cara membukannya pada masyarakat.

Bagi kami orang OpenSource hal tersebut mungkin tidak terlalu sulit. Tapi bagi KPU yang tidak memiliki sumber daya TI adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Saya sedih melihat kenyataan ini. Disatu sisi kita mampu tapi dilain sisi tidak mendapat kesempatan untuk membantu yang butuh seperti KPU.

Sekalinya dapat kesempatan seperti sekarang, menggunakan kendaraan IFES yang membuat masyarakat curiga akan niat baiknya. Padahal tanpa IFES program SERIS ini tak akan berjalan. IFES adalah LSM asing yang sudah terdaftar di BAPENAS dan telah memiliki MOU dengan KPU. Meskipun IFES adalah LSM Asing, namun pekerjanya mayoritas adalah anak bangsa. SERIS sendiri dibuat oleh 100% tenaga kerja lokal tanpa campur tangan asing. Melihat potensi transparansi dari sistem SERIS ini untuk demokrasi dan KPU melalui Pak Aziz memberi jalan sekaligus memastikan hasil tabulasi SMS ini bisa tayang adalah sebuah prestasi menurut saya.

Ini adalah cikal bakal menuju demokrasi transparan yang tidak boleh dibunuh seperti dinegara negara berkembang lain. Masih banyak yang ingin saya sampaikan tapi tulisan saya sudah terlalu panjang, sambung lain waktu…

KPU khususnya Pak Aziz program ini tak terwujud.

Seminar Sehari: IT untuk Bangsa

Seminar sehari dengan tema “IT untuk Bangsa” dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan nasional sabtu kemarin di parkir timur Senayan akhirnya berlangsung dengan sukses walaupun molor dari jadwal semula jam 10, molor hingga jam 11 baru dimulai.

Saya, David dan Ikrar tertarik untuk hadir karena tertarik dengan tema yang dibawakan oleh Onno W Purbo yang menjadi salah satu pembicara. Begitu sampai di tempat kita sudah dapat dengan mudah mengenali Kang Onno dari jauh sedang berbincang dengan Riyogarta. Ikrar yang baru pertama kali bertemu Kang Onno ini lalu berbisik pada saya, “Kang Onno mirip Taufik Savalas yah…”. Hush… jawab saya.

Saya belum melihat Abimanyu “Abah” Wachjoewidajat dilokasi. Baru setelah beberapa saat kami berdiskusi dan berfoto foto kemudian Abah muncul dan menyalami kami semua.

Mas Rickie yang menjadi EO acara ini dari PT Solitech yang gerak gerik dan potongannya mirip Agum Gumelar ini hadir ditempat lalu menyalami kami semua.

Kesibukan terlihat disana sini, pengumuman acara seminar diumumkan berulang ulang untuk menarik pengunjung pameran karena seminar ini gratis. Kang Onno kemudian bergumam, “wah kalo tahu gratis gua umumim di milis deh…”. Rupanya Kang Onno tidak tahu kalo seminar ini gratis untuk umum.

Belum tahu siapa yang bakal membuka acara seminar ini. Rencananya sih dibuka oleh pejabat setingkat menteri, tapi siapa belum tahu. Mungkinkah acara ini akan dibuka oleh Roy Suryo karena nama beliau ada di spanduk?

Tapi kemudian Mas Rickie memastikan Om Roy tak jadi hadir, entah kenapa, padahal sahabat sahabatnya seperti Petrus Golose, Riyogarta, Onno W Purbo sudah menunggu kehadiran beliau. Mungkin Roy tak jadi hadir karena 2 sahabatnya yang lain tidak hadir juga, mungkin loh yah.

Padahal kemarin kita punya keyakinan Om Roy akan bersedia hadir karena beliau diundang oleh pejabat tinggi Polri karena salah satu tema dari seminar ini adalah Cyber Crime dimana Roy terkenal sangat concern dengan isu ini, maklum beliau punya cita cita memenjarakan sejumlah blogger dan hacker.

Topik pembicaraan kemudian beralih ke Roy. Pembahasan mulai dari kiprah beliau hingga ke pribadinya. Kalau ketemu Mas Rickie, Roy tak pernah mau disebut pakar, kata Roy itu cuma media yang melebih lebihkan.

Dari salah seorang yang berdiskusi disampaikan bahwa sekarang media mulai jaga jarak. Di e-Lifestyle MetroTV tak muncul lagi, di koran tak dikutip lagi, di seminar kali ini kami berharap bertemu beliau untuk klarifikasi banyak hal setelah dialog terbuka dengan Blogger tempo hari.

Apalagi sekarang ada Pak Petrus dan Kang Onno. Seru deh kayanya kalau beliau jadi datang. Tapi ternyata tidak hadir, kami kecewa tapi itulah kenyataan.

Pembahasan tentang Roy terhenti dengan munculnya serombongan orang yang dari gelagat orang orang disekitarnya ketahuan ini pasti orang penting. Tapi kok wajahnya familiar bagi saya, sejak kapan saya jadi family orang penting? Oh ternyata beliau adalah Pak Nuh, Menkominfo yang berkenan membuka acara seminar. Iya Pak Nuh yang sempat bilang “Blogger is part of our family” kepada para Blogger itu. Mas Rickie secara khusus menyampaikan terima kasih karena Pak Nuh baru dihubungi kemarinnya tapi tetap bersedia hadir untuk membuka seminar ini.

Kemudian Pak Nuh dipersilahkan membuka acara. Ditengah tengah sambutan Pak Nuh, rupanya panggung sebelah yang isinya band sedang check-sound. Setiap kali Pak Nuh akan mulai bicara lagi, ada suara bass-guitar yang sedang di coba, Pak Nuh berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan lagi setelah suara Bass berhenti. Tapi setiap kali mau mulai suara bass-guitar itu bunyi lagi.

Akhirnya Pak Nuh cuek ajah dan lanjut terus dengan sebelumnya bilang bahwa inilah era kebebasan, kita tidak melarang mereka mereka juga tidak bisa melarang kita disini, penonton jadi Gerrrrr….

Hal menarik dari sambutan Pak Nuh adalah untuk membangun IT Bangsa harus mengembangkan It untuk spesific purpose dan bukan cuam generic purpose. Kalo hanya untuk generic purpose seperti untuk mengetik dan mencetak dengan Word processor atau spreadsheet itu harus sudah dikuasai dengan baik dan tidak bisa dijadikan ukuran kemajuan. Adalah spesific purpose yang perlu lebih fokus untuk dikembangkan.

Nah dalam rangka mengembangkan spesific purpose ini mesti dirangkul semua kalangan, tidak hanya elite society seperti saya tapi juga dari underground society seperti Pak Onno, kata Pak Nuh sambil melirik Kang Onno dan disambut tertawa renyah khas Kang Onno.

Setelah acara dibuka Pak Nuh pamit dan Kang Onno segera mengambil tempat dipanggung bersama Abah dan Riyo untuk memulai sesi pertama yang judulnya dirahasiakan katanya. Ternyata judulnya kali ini bukan kebangkitan nasional kedua tapi “Duniapun Belajar Pada Bangsa Indonesia (DBPBI)”.

Materi presentasinya bagi yang sudah pernah menghadiri seminarnay Kang Onno mungkin tidak terlalu asing tapi bagi kjlayak ramai yang masih awam materi yang dibawakan Kang Onno akan terasa sangat menggugah semangat dan memberi inspirasi bahwa kita bngsa Indonesia bisa dan mampu.

Kita memang miskin tapi kita tidak tolol dan bodoh. Berikut adalah kutipan dari materi DBPBI:

Kita sering tidak sadar, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, seperti VoIP Rakyat, Wajanbolic e-goen, RT/RW-net sebetulnya sangat dahyat sekali. Mereka bahkan banyak menjadi contoh bagi banyak negara berkembang di dunia. Banyak rekan-rekan aktifits IT Indonesia, seperti, Michael Sunggiardi, Jim Geovedi dll. yang menjadi nara sumber di tingkat dunia dan sharing keahliannya untuk memajukan IT negara berkembang lainnya. Saya pribadi di undang ke India bulan January 2007, Nepal April 2007, Montevideo pertengahan 2007. Di tahun 2006, saya sempat memberikan keynote speech di Yale University, Amerika Serikat dan di Berlin yang mendapatkan standing ovation selama 3 menit di Yale University.

Ada hal menarik pada seminar ini. Kita semua tahu bahwa Kang Onno bukanlah seorang Blogger. Tapi itu bukan berarti Kang Onno menjadi antipati pada Blogger. Tidak seperti sahabat kita RS yang begitu antipati pada Blogger dan Hacker. Kang Onno mengatakan Blogger dan Hacker adalah agen perubahan negeri ini. Kang Onno lantas memberi gambaran dahsyatnya potensi bangsa ini dengan membandingkan jumlah penduduk negara tetangga Malaysia cuma 25 juta dan Australia cuma 20 juta jiwa. Sedangkan jumlah siswa kita dari total 215 ribu sekolah sudah mencapai 45 juta lebih.

Jumlah hacker Indonesia

Malaysia dan Australia yang pernah konflik dengan kita walaupun tidak sampai kontak senjata tapi di dunia maya para hacker dan blogger telah berperang terlebih dahulu. Diceritakan jaman konflik dengan negara Portugis soal TimTim para hacker Indonesia telah berhasil membuat top-level-domain .pt milik Portugis hilang dari Internet. Jangan sebut Malaysia deh… Malaysia itu gak ada apa apanya… begitu kata Kang Onno dan benar benar sangat membesarkan hati. Kita butuh kisah sukses dan kita punya, cuma saja belum cukup disosialisasi.

Berbagai karya anak bangsa yang telah nyata nyata memberi solusi pada bangsa ini tanpa bantuan USAID atau WorldBank atau IMF atau bahkan bantuan dari pemerintah sekalipun telah memberi inspirasi bagi anak bangsa yang lain bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia mampu. Saya jadi teringat dengan salah satu postingan mas Harry Sufehmi di NetSains.

Potensi kita besar, tapi kadang kita tidak sadar. Atau sering menghadapi kesulitan untuk dapat mengembangkannya. Namun ini seringkali bisa diatasi dengan kegigihan.

Pak Onno misalnya adalah salah satu hacker kita. Bayangkan, siapa sangka ternyata wajan bisa menjadi antena wireless? Atau Pak Johar dan kawan-kawan, yang memungkinkan biaya akses internet menjadi lebih ekonomis (dan keuntungan lainnya) dengan bergotong royong membuat IIX (Indonesian Internet Exchange)? Atau kawan-kawan di AirPutih, yang memungkinkan komunikasi segera mulai berjalan kembali pasca tsunami ? Atau rekan-rekan di MicroAid Projects, yang memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk memberikan sumbangan modal usaha ke berbagai UKM di pelosok Indonesia? Atau kawan-kawan di AWALI.org, yang memungkinkan warnet berjalan dengan Linux dengan lebih mudah ?

Ketika melihat kawan-kawan kita tersebut, saya jadi bangga menjadi orang Indonesia. Dengan segala keterbatasan, kekurangan, permasalahan, masih banyak yang tetap bisa berbagi dan sangat bermanfaat bagi sesamanya.

Setelah Kang Onno kemudian giliran Abah dengan topik: Peran Software Developer pada Kebangkitan ICT Nasional. Abah seperti biasa dengan gaya khas membawakan presentasinya dengan Linux Blankon. Untuk materi lengkapnya bisa didownload di Blognya Abah. Menurut Abah yang hidup dari software proprietary Linux tidak lebih baik dari Windows tapi juga tidak lebih jelek. Masing masing punya kelebihan dan kekurangan. Berikut dari comment Abah di Blognya:

menurut saya windows vs OS itu sama saja dengan perbedaan di OS itu sendiri distro 1 dengan distro 2 semua dibuat untuk kebutuhannya sendiri. semua membuatnya dengan suatu visi tertentu. bahkan aplikasi yang dibuat dan jalan di distro A belum tentu lancar di distro lainnya. Intinya suatu perbedaan jangan “diliat tambah beda” :)) tapi fikirkan tujuan utamanya yaitu “how to get things solved” bukan “what-nya” ;)). doing a reverse-engineer to a “free-look” opensource might risk the company to spent more !! training, coding ulang, ganti2 peripherals (yang mungkin gak jalan di OS). nah utk itu bahkan pada satu company yang sama mungkin jalan terbaik adalah kombinasi dari keduanya aja, yang penting bridging antar platform jalan then it shouldn’t much trouble doing it. coz I done some *promosi nih yee* 😉

Setelah itu tiba giliran Petrus Golose yang sangat dibanggakan oleh Mas Rickie karena Pak Petrus adalah seorang pejabat Polri (Kanit Cyber Crime Bareskrim) yang baru menyandang gelar Doktor dibidang Cyber Crime dan telah mewakili Indonesia berkali kali keluar negeri untuk urusan Cyber Crime.

David kaget karena ternyata Pak Petrus orang Manado sama seperti dirinya, dia pikir orang Sumatra karena dia tak mengenal Fam Golose di Manado. Secara singkat Pak Petrus memaparkan tentang UUITE yang sudah membuat saya cukup bosan karena telah menghadiri beberap seminar tentang UUITE ini.

Ada yang menarik, Pak Petrus memasukan pasal Spam dipenjelasannya padahal saya masih ingat betul Priyadi ketika pertemuan antara Blogger dan Menkominfo pernah menyampaikan bahwa UUITE belum memuat pasal tentang Spam, padahal ini hal yang sangat penting. Saya ingin menanyakan hal itu tapi terbayang jawaban singkatnya jadi saya urungkan.

Kemudian pada sesi tanya jawab berebut yang mau nanya (karena ada hadiah untuk yang tanya). Tapi Riyogarta menunjuk saya dengan mengatakan coba yang baju ijo ini, silahkan bertanya. Hehehe.. pura pura gak kenal biar gak dituduh nepotisme nkali.

Pada kesempatan yang telah diberikan Riyo saya gunakan untuk menanyakan perihal tentang kekhawatiran para Blogger akan UUITE yang potensi menjadi pasal karet dan digunakan oleh polisi untuk memberangus Blogger yang menulis tulisan yang tidak sesuai dengan misi pemerintah. Karena di pasal itu ada kata kunci “dengan sengaja” yang punya multi-intepretasi.

Saya sampaikan bahwa pada sebuah seminar di UI Depok yang pembicaranya adalah Bpk Edmon Makarim, dijelaskan bawah UUITE ini beda dengan UU sebelumnya yang justru lebih represif karena dengan UUITE ini polisi tidak bisa main tangkap karena harus ada ijin dari pengadilan setempat yang harus membutikan bahwa sebuah cyber crime itu telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

Pak Petrus dengan bangga mengatakan bahwa ancaman hukuman pada UUITE ini tidak main main. Justru ini yang membuat saya khawatir aksi main tangkap akan terjadi karena pada sebuah obrolan santai di Cafe FrontRow bersama Donny BU disampaikan bahwa polisi berhak menangkap tersangka tanpa ijin pengadilan jika ancaman hukumannya melebihi 5 tahun, sementara ancaman hukuman di UUITE rata rata lebih dari lima tahun.. nah lo….

Pak Petrus yang sebelumnya mengkritik Abah karena menjawab pertanyaan muter muter hingga lupa pertanyaannya maka kali ini justru Pak Petrus yang melakukannya dengan menjawab pertanyaan saya dengan muter muter dan subtansi pertanyaannya hanya dijawab singkat, “itu tergantung penyidikan…“. Kalo itu mah saya juga tahu Pak Petrus tapi yang saya ingin tahu bagaimana penyidikan itu dilakukan. Tidak terjawab pertanyaannya memang lantas saya beralih ke Kang Onno.

Untuk Kang Onno saya menanyakan hal yang sedikit teknis. Kunci dari informasi adalah bandwidth, Kang Onno telah lama memperjuangkan bandwidth murah dengan teknologi alternatif. Saya sangat menghargai usaha itu dan juga usaha teman teman yang lain seperti Pak Johar dkk yang telah membangun IIX sehingga email kita tak perlu nyasar ke Amerika dulu untuk sampai ke teman kita yang menggunakan provider berbeda.

Ada satu hal yang mengelitik saya. Kita tahu APJII memberi harga mahal pada rakyat karena mereka harus membayar mahal pula pada penyedia backbone di Amerika sana. Strategi yang diterapkan adalah dengan menggalakkan konten lokal sehingga rakyat tak perlu mencari konten ke luar negeri yang membuat APJII harus membayar mahal untuk itu.

Masalahnya itu belum cukup menurut saya. Hanya APJII yang merasakan bila untuk link ke luar negeri itu harus membayar mahal. Sementara rakyat yang menjadi user tidak tahu menahu apakah konten yang mereka browse itu lokal atau asing tapi mereka tetap harus membayar mahal.

Usulan saya adalah harga untuk kedua jenis konten ini dibedakan. Jadi bila user browse ke konten lokal maka harga bisa lebih murah bahkan kalo bisa gratis saja. Sehingga dengan demikian rakyat atau pengguna bisa merasakan perbedaannya dan ini akan sangat menyemangati mereka yang berkantong pas pasan untuk browse konten lokal saja selama layanan itu tersedia oleh provider konten lokal.

Tidak ada paksaan bagi user dengan teknik ini cuma saja bagi APJII mungkin akan ada perhitungan kalau user mau bayar mahal kenapa harus diberi discount atau gratis. Mungkin itu yang ada dalam benak mereka saya tidak tahu. Pada kesempatan itu, saya tanyakan pada Kang Onno tentang teknologinya dan beliau menjawab bahwa APJII punya daftar situs lokal dan bisa membedakan mana lokal dan asing. Setelah dapat dibedakan tinggal mau diapain cara menghitungnya terserah admin.

Cuma saya masih penasaran dengan teknik implementasinya, sebab yang ada sekarang jumlah total kilobytenya yang kita download oleh provider dihitung totalnya saja tanpa pembedaan. Nanti deh tanya sama Pak Bob atau Pak Samik… Kang Onno memberi kisi kisi tentang Mikrotik tapi belum saya baca tuntas, belum ada waktu.

Saya suka berhayal seandainya itu bisa diimplementasikan maka user pasti lebih suka mengunjugi situs lokal dan para pengembang kontenpun akan lebih giat berkreasi karena secara tidak langsung cara ini akan memberi proteksi pada industri perangkat lunak kita. Bayangkan browsing lokal gratis, browsing ke luar bayar, seru kan? Kalau APJII gak mau rugi banget, harga yang untuk konten luar dapat dinaikan sementara harga lokal digratiskan, nanti lama lama akan terjadi permintaan sambungan link dari luar negeri untuk situs-situs lokal kita karena kontennya sudah berkembang dengan baik akibat “proteksi” tadi.

Setelah sesi tanya jawab tuntas saya dihampiri Riyo, dari mukanya kelihatan gundah dengan pasal Spam yang dimasukkan Pak Petrus ke UUITE. Saya pikir Pak Petrus hebat bener bisa masukkin pasal itu sendiri. Tapi ternyata itu memang “kreatifitas” Pak Petrus saja. Hehehe.. dasar orang Indonesia. Pasal Spam belum masuk ke UUITE.

Kami kemudian berfoto dan melanjutkan diskusi sedikit sebelum pulang. Dengan Kang Onno kami (saya, david dan ikrar) sempat membicarakan dosen kami yang nyentrik, Pak Samik. Beliau cerita Pak Samik adalah tokoh Internet Indonesia yang membawa top-level-domain .id ke Indonesia. Hal yang membuat kami bangga sebagai mahasiswanya walaupun saya cuma dapat nilai A- untuk mata kuliah Pak Samik.

Demikian reportase singkat seminar kali ini semoga apa yang menjadi pertanyaan dipostingan saya sebelumnya bisa terjawab disini dan semoga ada manfaatnya, minimal keluar ide ide baru untuk memajukan Internet Indonesia. Masa depan Indonesia ada pada TIK. Merdeka.